34 perusahaan sawit peroleh sertifikat ISPO

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Havid Vebri

JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) terus melakukan sejumlah upaya untuk mempromosikan produk kelapa sawit kepada negara-negara yang menjadi konsumen minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Setelah melakukan diplomasi perdagangan dengan negara-negara konsumen utama CPO, Kemtan juga terus mendorong produsen sawit di dalam negeri untuk memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Pada akhir tahun ini atau paling lama awal tahun depan akan ada 34 perusahaan perkebunan kelapa sawit mendapatkan sertifikat ISPO. Dengan tambahan 34 perusahaan tersebut, maka akan ada 130 perusahaan CPO yang telah mengantongi sertifikat ISPO.

"Dari sidang Komisi ISPO pada 11 Desember lalu telah diputuskan ada 34 perusahaan yang lolos proses sertifikasi. Untuk penyerahan sertifikat akan dilaksanakan dalam bulan Desember ini," ucap Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Nasir di Jakarta, Selasa (15/12).

Sebelumnya sudah ada 96 perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat ISPO. Dengan adanya sertifikat ISPO ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia serius menjaga lingkungan.

Sebab kerap kali, masalah lingkungan ini dijadikan kampanye negatif untuk membendung produk-produk CPO Indonesia di pasar global. Menurut Gamal, ISPO juga menandakan perusahaan telah menjalankan proses produksinya dengan memperhatikan keseimbangan alam, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, sekarang ini marak perang dagang dan persaingan yang dikaitkan dengan isu deforestasi, kebakaran hutan dan emisi gas rumah kaca, yang dilakukan Barat. "ISPO ini menunjukkan bagaimana industri ini merespon keseimbangan dan harmonisasi dalam pengembangan minyak sawit," ujar Gamal.

Gamal juga mendesak perusahaan CPO lain yang belum mendapatkan sertifikat ISPO untuk segera mendaftarkan diri. Sebab, sertifikasi ini sifatnya mandatori atau wajib bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia.

Kemtan juga mempromosikan ISPO ini ke luar negeri, khususnya ke negara-negara Eropa yang kerap kritis soal masalah lingkungan. Kemtan telah mengunjungi Belanda, Belgia dan Jerman untuk mensosialisikan ISPO.

Gamal mengklaim, kalau respon dari negara-negara tersebut positif. Gamal juga menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan anggota Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Sebab, menurutnya,IPOP bukanlah aturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga kehadiran IPOP kontra produktif dengan ISPO yang dicanangkan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Komisi ISPO Herdrajat Natawidjaja menambahkan, hingga saat ini ada sekitar 780 perusahaan yang mendaftar ke Komisi ISPO. Mereka harus menyerahkan beberapa persyaratan, antara lain ada Izin Usaha Perkebunan (IUP), kelas kebun yang dikeluarkan dinas perkebunan daerah, hak guna usaha (HGU), dan izin gangguan (HO).

"Setelah menyerahkan syarat-syarat tersebut, maka perusahaan itu bebas memilih lembaga sertifikasi yang telah dikukuhkan oleh Komisi ISPO," ujar Herdrajat.

Hingga saat ini, Komisi ISPO telah mengukuhkan 11 lembaga sertifikasi yang diberikan kewenangan untuk mengaudit perusahaan sawit yang mengajukan diri untuk mendapatkan sertifikat ISPO.

Ke-11 lembaga sertifikasi tersebut di antaranya PT Mutu Agung Lestari, PT Sucofindo (persero), PT TUV NORD Indonesia, PT TUV Rheinland Indonesia, dan PT SAI Global Indonesia.

Dari 11 lembaga sertifikasi tersebut, total ada 800 auditor. Sebenarnya lembaga sertifikasi dan jumlah auditor ini masih kurang mengingat ada sekitar 2.500 perusahaan perkebunan sawit di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News