Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah saat ini. Sebanyak 56 proyek prioritas mulai digenjot pembangunannya. Duapuluh enam di antaranya dikerjakan oleh investor swasta.
Keseriusan pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur juga ditandai dengan membuka berbagai peluang kerjasama melibatkan pemerintah pusat, swasta dan pemerintah daerah. Dari hasil kerjasama tiga pilar tersebut, ada 12 proyek infrastruktur tambahan yang diusulkan pemerintah daerah untuk ditawarkan kepada swasta.
Tak main-main. Nilai total 12 proyek infrastruktur tambahan tersebut diprediksi sekitar Rp 30 triliun hingga Rp 50 triliun. Direktur Pengembangan Kemitraan Publik-Swasta Bappenas, Bastary P Indra, mengatakan, 12 proyek tambahan tersebut telah rampung studi kelayakannya dan siap ditawarkan kepada swasta.
"Persiapan dan kelengkapan dokumen proyek sedang dalam proses. Tender akan dimulai sekitar Oktober dan November 2014, bersamaan dengan terbentuknya kabinet pemerintahan baru Joko Widodo," ujar Bastary pada Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2014, Rabu (17/9).
Indra menjelaskan, beberapa di antara proyek tambahan tersebut adalah PLTU Tebo Jambi yang menelan dana Rp 2 triliun, proyek kereta api angkutan batubara rute Tanjung Enim-Tanjung Api-api senilai Rp 20 triliun, proyek air minum Jatiluhur, Jawa barat senilai Rp 2 triliun, pengolahan sampah di Nambo, Bogor dengan nilai yang sama, pelabuhan Makassar, serta beberapa proyek lainnya.
"Adapun proyek infrastruktur yang sudah rampung dokumen dan studi kelayakannya yakni infrastruktur kereta api angkutan batubara yang terintegrasi dengan pelabuhan di Kalimantan Tengah senilai Rp 50 triliun. Proyek ini tengah menunggu penandatanganan persetujuan pemerintah pusat. Investor yang mengerjakan adalah konsorsium Tiongkok dan lokal," kata Indra. (Hilda B Alexander)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
