AGRI minta Kemdag fasilitasi pengadaan lahan tebu

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Keputusan Kementerian Perdagangan (Kemdag) menambah syarat impor gula rafinasi dengan wajib menyerahkan proposal bisnis intensifikasi dan ekstensifikasi lahan tebu dan pabrik gula (PG), dinilai terlalu terburu-buru.

Pasalnya, kebijakan ini berpotensi mengancam pasokan gula untuk industri makanan dan minuman nasional. Sementara, hingga saat ini, industri mengaku belum mendapatkan lahan untuk menambah investasi pembangunan industri gula dan perkebunan tebu.

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Faiz Ahmad mengatakan, ketika Kemdag memutuskan memperberat syarat mendapatkan impor gula rafinasi, pihaknya telah mengirimkan surat ke Kemdag dan Kementerian Perindustrian (Kemperin).

Isinya berupa roadmap peningkatkan produksi gula 2017-2027. "Dalam roadmap itu, anggota AGRI berkomitmen mendukung upaya pemerintah meningkatkan investasi gula," ujarnya, Rabu (24/8).

Agar industri gula dapat merealisasikan peningkatan investasi bisnis ini, AGRI mendesak pemerintah memfasilitasi pengadaan lahan tebu. Sebab sejak sebelum tahun 2010, Faiz mengklaim, anggota AGRI telah berupaya memperoleh lahan tebu, tapi tidak berhasil karena banyak persoalan yang muncul.

Ia bilang, kerap lahan yang ada itu belum clean and clear, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. "Kendala membangun bisnis gula ini terletak di lahan. Ada lahan yang izinnya tumpang tindih atau sudah ditanami dengan tanaman lain, atau sudah menjadi kampung atau desa, jadi kami berharap pemerintah betul-betul bisa membantu kami untuk mendapatkan lahan yang clean and clear," ujar Faiz.

Faiz menjamin, bila pemerintah memenuhi permintaan tersebut, maka mulai tahun depan, AGRI akan membangun 1 PG. Lalu, pada tahun 2018 akan membangun 2 PG, dan pada tahun 2019 akan membangun 3 PG.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News