Akuisisi Sritex Berisiko Jadi Beban BUMN Tekstil

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Rencana pembentukan BUMN Tekstil yang akan mengakuisisi sejumlah perusahaan tekstil, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), dinilai perlu dilakukan secara hati-hati.

Pemerintah harus memastikan akuisisi tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi industri, bukan sekadar mengambil alih perusahaan yang telah kolaps.

Menteri Perindustrian Sarmuji mengatakan, BUMN Tekstil nantinya akan menjadi wadah untuk mengonsolidasikan sejumlah perusahaan tekstil di dalam negeri. Setiap perusahaan dinilai memiliki kekuatan yang dapat disinergikan untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

"Memang nanti ada beberapa perusahaan tekstil yang diakuisisi. Iya [termasuk Sritex], dan beberapa perusahaan nanti diakuisisi," ujar Sarmuji ditemui di Kantor Kemenperin, Selasa (13/10/2026).

Menurut dia, pemerintah telah membahas rencana tersebut dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Danantara disiapkan untuk mendukung pendanaan pembentukan BUMN Tekstil.

Baca Juga: Menperin: BUMN Tekstil Bakal Akuisisi Sritex

"Itu menjadi lebih bermakna nanti karena menyatukan beberapa kekuatan. Satu tekstil dengan perusahaan tekstil lain punya kekuatan masing-masing. Nanti kita akan sinergikan," tutur Sarmuji.

Sebelumnya, CEO Danantara, Rosan Roeslani menyebut pemerintah akan membentuk perusahaan baru untuk mengembangkan perusahaan tekstil yang sudah ada. Perusahaan tersebut juga direncanakan menjadi inisiator integrasi kawasan industri TPT di dalam negeri.

Rencana pembentukan BUMN Tekstil tersebut disebut membutuhkan investasi sekitar US$ 6 miliar atau sekitar Rp 100 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, akuisisi Sritex dapat menjadi bagian dari restrukturisasi industri tekstil nasional apabila pemerintah mengambil aset produktif dan memiliki tujuan strategis yang jelas.

Menurut Yusuf, aset seperti mesin pemintalan dan pertenunan dapat menjadi sasaran yang masuk akal karena sektor hulu dan antara masih membutuhkan modal besar. Penguatan kedua sektor tersebut juga diperlukan untuk memperbaiki rantai pasok tekstil nasional.

Namun, pemerintah perlu menghindari dominasi pada industri garmen yang telah memiliki banyak pemain swasta. Masuknya modal negara secara besar-besaran berisiko menciptakan persaingan tidak seimbang dengan perusahaan swasta yang sedang melakukan pemulihan.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan BUMN Tekstil, Sritex Masuk Target Akuisisi

"BUMN perlu memperkuat ekosistem, bukan mendominasi pasar," kata Yusuf kepada Kontan, Selasa (13/10/2026).

Risiko Utang

Yusuf juga mengingatkan bahwa pergantian pemilik tidak otomatis menyelesaikan persoalan Sritex. Industri TPT masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari mesin yang menua, biaya energi dan logistik tinggi, ketergantungan bahan baku impor hingga tekanan dumping dan impor ilegal.

Dari sisi utang, skema akuisisi menjadi faktor penting. Mengingat Sritex telah berstatus pailit, penyelesaian utang dilakukan kurator berdasarkan urutan hak kreditur.

Jika BUMN hanya membeli aset dari boedel pailit, menurut Yusuf, utang lama pada prinsipnya tidak ikut berpindah. Saat ini, kurator juga telah memutuskan penyewaan tanah, bangunan, mesin dan peralatan Sritex dengan nilai Rp 326,86 miliar per tahun.

Sebaliknya, risiko akan lebih besar jika pemerintah mengambil alih badan usaha lama atau memasukkan penyertaan modal ke entitas tersebut. Skema ini berpotensi membawa kewajiban terhadap kreditur, pekerja, otoritas pajak dan pihak lainnya.

Karena itu, Yusuf meminta valuasi aset dilakukan secara independen dan transparan. Pemerintah juga perlu memastikan harga pembelian tidak terlalu tinggi sehingga transaksi justru menjadi cara menggunakan kekayaan negara untuk menutup kerugian kreditur swasta.

Baca Juga: Kadin Harap BUMN Tekstil Danantara Tidak Sampai Matikan Investasi Swasta

Di sisi lain, rencana investasi hingga US$ 6 miliar atau sekitar Rp 101 triliun juga perlu dikaji secara ketat. Meski Danantara berada di luar APBN, modal yang digunakan tetap merupakan kekayaan negara.

"Jika investasi gagal, kerugiannya tetap menjadi beban publik dan dapat berujung pada kebutuhan penyertaan modal tambahan," ujarnya.

Yusuf menilai pendanaan dapat dikategorikan sebagai bailout apabila diberikan tanpa dasar kelayakan bisnis dan target pemulihan yang jelas. Pemerintah perlu memastikan perusahaan yang diambil alih memiliki peluang untuk kembali sehat melalui restrukturisasi menyeluruh.

Menurutnya, setidaknya ada empat syarat yang perlu dipenuhi. Pertama, studi kelayakan harus dibuka kepada publik dan menunjukkan kepastian pasar, pembeli serta kemampuan bersaing tanpa subsidi berkelanjutan.

Kedua, pencairan dana dilakukan bertahap berdasarkan target utilisasi, produktivitas dan modernisasi mesin. Ketiga, pengelolaan perusahaan harus profesional dan terukur serta bebas dari intervensi politik.

"Keempat, pemerintah perlu menetapkan batas waktu serta strategi keluar, termasuk opsi divestasi kepada swasta setelah perusahaan kembali sehat," kata Yusuf.

Baca Juga: Rencana Danantara Bentuk BUMN Tekstil Terintegrasi Disorot, Ini Sederet Catatannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News