Reporter: Ali Imron |
JAKARTA. Krisis finansial membuat pengembang rumah sederhana sehat (Rsh) mulai panik. Sejak likuditas perbankan makin seret, kini pengembang mulai dihadapkan pada masalah seretnya cicilan kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Rsh dari konsumen.
Kondisi ini mulai dialami oleh pengembang Rsh yang membangun perumahan terutama Tangerang,.Pasalnya, hampir sebagian besar konsumen di wilayah itu menjadi korban PHK. Akibatnya mereka mulai tidak bisa lagi membayar cicilan kredit KPR. “Kira-kira sudah ada keterlambatan pembayaran kurang lebih tiga bulan sampai enam bulan,” kata Sekertaris Jenderal Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Tirta Susanto, Minggu, 21/12 di Jakarta.
Akibatnya proses pengajuan KPR di Tangerang pun mulai tersendat. Bank Tabungan Negara (BTN) mulai memperketat penyaluran kredit tersebut kepada konsumen. Mereka hanya akan menyalurkan kredit kepada konsumen yang benar-benar dianggap mampu membayar. “Sekarang ini sekitar 50 % penyaluran KPR belum jelas. Asumsinya jumlah segitu setara dengan penyaluran Rp 2,5 miliar,” katanya.
Tirta mengaku, untuk sementara iini yang baru ketahuan adalah di Tangerang. Sementara di tempat lain seperti di Bogor, Bekasi, dan Depok belum ada laporan yang masuk. Akibatnya pengembang yang lagi kena masalah seretnya cicilan itu pun terpaksa mencari pinjaman kepada pihak lain. “Pokoknya mereka berusaha pinjam dan cari duit,” tukasnya.
Yang jelas, ancaman PHK adalah ancaman yang serius bagi pengucuran kredit KPR. Pasalnya segmeentasi terbesar untuk Rsh adalah konsumen yang berpenghasilan Rp 1,2 juta – Rp 4 juta. Mereka ini kebanyakan berada di wilayah industri. “Jika PHK massal kembali terjadi maka pasar RSh akan hilang,” tandasnya.
Malah bukan tidak mungkin apabila PHK kembali tetap terjadi, pembangunan RSh di 2009 bakal melorot tajam. Bisa jadi pembangunan RSh itu Cuma sekitar 80.000 unit. Ini jauh dari target pemerintah yang ingin mencapai 225.000 unit di 2009. Sedangkan di 2008 pemerintah mengklaim membangun 160.000 unit. “Dari target 2009, anggota Apersi hanya mampu menyerap 60.000 unit saja dari target pemerintah,” katanya.
Selain itu, bila situasi PHK masih akan berlanjut, tidak menutup kemungkinan banyak pengembang anggota apersi akan berhenti membangun. Jumlahnya bisa sekitar 360 pengembang. Itu setara denga 30 % dari 1200 anggota apersi.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watc h IPW, Ali Tranghanda bilang, untuk mengatasi masalah PHK ini, pemerintah harus merealisasikan segera anggaran pembangunan infrastruktur di 2009. Harapannya dengan anggaran tersebut bisa menyerap tenaga kerja baru. “Perkiraan kami jumlah tenaga kerja yang bisa terserap sekitar 5,2 juta orang,” tandasnya.
Selain itu, BI rate harus kembali diturunkan hingga 1 basis poin. Idealnya di angka 8 % sehingga suku bunga bisa berada di posisi 11 % - 12 %. “Kami harapkan pernurunan ini terjadi pada kuartal kedua pada 2009 nanti,” tandasnya.
Pemerintah juga harus menaikann UMR bagi pekerja. Bila sekarang rata-rata UMR itu sekitar Rp 925.000, maka pemerrintah harus menaikan UMR sekitar Rp 1 juta. Dengan begitu market bisa kembali tumbuh. “Pemerintah pun harus memberikan insentif kepada pengusaha supaya tidak terjadi PHK,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
