Reporter: Gentur Putro Jati |
JAKARTA. PT Kereta Api (Persero) atau PTKA bersiap menangguk kerugian saat melayani arus penumpang musim Lebaran 2010.
Menurut Kepala Daerah Operasional (DAOP) I PTKA Mulianta Sinulingga potensi kerugian tersebut karena pemerintah belum juga mengizinkan perseroan menaikkan tarif sesuai dengan KM 35/2010 tentang Tarif Angkutan Orang dengan KA kelas Ekonomi yang baru."Setiap lebaran kami tidak pernah untung bahkan rugi. Selain karena tarif nya murah, juga karena tingkat keterisian relatif kosong saat kereta itu kembali dari mengantarkan pemudik," kata Mulianta, Rabu (4/8).
Ia mengilustrasikan, KA ekonomi memang penuh ketika mengantarkan pemudik dari Jakarta ke kota-kota di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Namun ketika kembali ke Jakarta, KA tersebut bisa dibilang kosong. Atau saat arus balik, KA yang diberangkatkan ke Jawa yang mendapat giliran kosong.
Terlebih, saat Lebaran biasanya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menginstruksikan PTKA untuk menyediakan KA tambahan untuk dapat mengangkut seluruh penumpang yang memenuhi stasiun. "Kami juga harus menyediakan anggaran tambahan, karena meminta Balai Yasa untuk menyelesaikan semua perawatan KA secara bersamaan. Selain itu, biasanya saat Lebaran kami juga melibatkan aparat keamanan, petugas PMI, dan pramuka di stasiun utama. Sehingga harus menyediakan akomodasi, transportasi dan konsumsi untuk petugas," keluhnya.
Sayangnya, Mulianta enggan menyebutkan berapa besar kerugian yang dialami PTKA setiap kali menyelenggarakan KA untuk kebutuhan Lebaran. Termasuk berapa banyak dana yang dikeluarkan selama masa Hari Raya ummat Islam tersebut.
"Itu porsinya perseroan untuk menyampaikan, saya tidak hapal angkanya. Namun kami dengan segala cara akan mengoptimalkan tarif yang berlaku saat ini," elaknya.
Namun, konfirmasi besarnya kerugian dan biaya yang dikeluarkan selama Lebaran juga tidak muncul dari Vice President Public Relations PTKA Sugeng Priyono. Mantan Kepala Humas DAOP I itu lebih memilih untuk menjelaskan persiapan yang dilakukan perseroan untuk melayani pemudik yang memilih menggunakan KA.
Menurut Sugeng, masa angkutan lebaran 2010 seperti sebelumnya dibagi menjadi dua bagian. Yaitu masa mudik selama 7 hari, mulai 3 September sampai 9 September 2010. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 8 September 2010, dengan estimasi jumlah penumpang 166.889 orang. Serta arus balik selama 8 hari, mulai 12 September sampai 19 September 2010. Dengan puncak arus balik diperkirakan terjadi 17 September 20010 dengan estimasi jumlah penumpang 196.040.
"Secara keseluruhan, penumpang angkutan lebaran 2010 diperkirakan sebanyak 2,65 juta penumpang. Atau naik 1,69% dibanding tahun lalu sebanyak 2,61 juta penumpang," kata Sugeng.
Siapkan beragam jenis kereta
Untuk bisa melayani seluruh penumpang musiman tersebut, perseroan menyiapkan dua jenis KA yaitu KA Reguler sebanyak 198 rangkaian serta KA tambahan 28 rangkaian terdiri dari 20 KA kelas ekonomi dan 8 KA komersil.
Beberapa KA komersial tambahan yang disiapkan adalah, Senja Utama yang melayani lintas Pasar Senen-Jogjakarta pp, Sawunggalih lintas Pasar Senen-Kutoarjo pp, Purwojaya lintas Gambir-Cilacap pp.
Sementara KA kelas ekonomi tambahan yang disiapkan diantaranya Pasundan lintas Surabaya-Bandung pp, Tawang Jaya lintas Pasar Senen-Semarang Poncol pp, Kutojaya lintas Pasar Senen-Kutoarjo pp, Bengawan lintas Tanah Abang-Solojebres pp, Kertajaya Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi pp, Komunitas Utara Jakarta Gudang-Surabaya Pasar Turi pp dan Komunitas Selatan Jakarta Gudang-Surabaya pp, dan sebagainya.
PTKA juga menyediakan KA khusus komunitas motor yang beroperasi mulai 31 Agustus sampai 4 September 2010. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan jalan raya dari serbuan sepeda motor.
"Kami sediakan dua KA komunitas, dengan rute Jakarta-Surabaya Pasar Turi serta Jakarta-Surabaya Gubeng dengan kapasitas angkut 800 sepeda motor per hari," jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tundjung Inderawan memastikan KM 35/2010 yang menaikkan tarif KA kelas ekonomi baru diberlakukan 1 Oktober 2010; atau setelah lebaran usai.
Kenaikan tarif yang bervariasi sesuai jarak tersebut terpaksa dilakukan pemerintah karena dana subsidi public service obligation (PSO) yang bisa disediakan Kementerian Keuangan terbatas. Padahal dana subsidi PSO tersebut untuk menutupi biaya yang dikeluarkan PTKA untuk mengoperasikan KA kelas ekonomi yang ditugaskan Pemerintah.
"Tahun ini dana PSO yang diperlukan itu sebesar Rp 571 miliar. Tetapi Kementerian Keuangan hanya mampu memberikan PSO yang besarannya sama dengan dua tahun terakhir yaitu Rp 535 miliar. Nah, selisih Rp 36 miliar ini yang terpaksa ditutupi dari kenaikan tarif," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
