Reporter: Gentur Putro Jati |
JAKARTA. PT Angkasa Pura (AP) II memastikan akan fokus mengembangkan bisnis jasa bandara usai dipisahkannya fungsi air traffic services (ATS) dari struktur bisnis mereka.
Direktur Utama AP II Tri S Sunoko bilang pengalihan bisnis utama perseroan dari ATS menjadi bisnis jasa bandara merupakan hal utama yang harus dilakukan ke depan.
"Karena ATS dipisahkan, dari segi pendapatan memang akan berkurang akibat pemisahan itu. Karena itu AP I dan II harus melihat peluang bisnis pengganti hilangnya pendapatan itu," kata Direktur Utama AP II Tri S Sunoko, Jum'at (23/7).
Ia memang tidak menyebut secara pasti potensi kehilangan pendapatan tersebut, namun beberapa bisnis jasa bandara yang akan diutamakan AP II adalah dari sisi layanan kargo serta layanan penumpang pesawat.
"Untuk kargo, rencana direksi yang lama bahwa di Bandara Soekarno-Hatta harus dibangun terminal khusus kargo akan tetap dilanjutkan. Sekarang kan bentuknya hanya pergudangan dan kapasitasnya kecil," imbuhnya.
Selain bisnis kargo, kapasitas terminal penumpang di bandara terbesar di Indonesia itu menurutnya juga harus ditambah. Sehingga pemasukan dari Passenger Service Charge (PSC) bisa meningkat.
"Untuk jangka pendek sampai panjang, kapasitas Soekarno-Hatta harus ditambah. Karena saat ini bandara itu sudah jenuh," kata Tri.
Disebutnya, Bandara Soekarno-Hatta di desain untuk melayani penumpang hanya sampai kapasitas 18 juta penumpang per tahun. Namun kenyataannya sekarang bandara tersebut sudah melayani sampai 38 juta penumpang per tahun.
"Pada 2013 atau 2014, terminal 1, 2, dan 3 bandara itu ditargetkan sudah bisa bertambah kapasitasnya menjadi 38 juta penumpang. Untuk jangka panjang, sekitar 2020 kapasitasnya rencananya akan menjadi 65 juta penumpang. Tapi itu masih panjang," imbuh Tri.
Untuk memastikan seluruh rencana pengembangan itu berjalan lancar, Tri mengaku akan memilah pekerjaan apa yang bisa dikerjakan langsung karena merupakan wewenang direksi BUMN. Serta pekerjaan apa yang membutuhkan pembicaraan dan kesepakatan dengan pihak lain.
"Termasuk keperluan pendanaan rencana pengembangan itu. Akan dilihat, berapa banyak yang bisa dibiayai kas AP II sendiri dan berapa banyak yang harus melalui pinjaman," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
