APINDO Minta Pemerintah Berbenah: Demonstrasi Mengganggu Bisnis

Jumat, 29 Agustus 2025 / 17:38 WIB

ILUSTRASI. theo.domina -- ketua Apindo Bidang Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana. APINDO menilai sikap pemerintah dalam menanggapi demonstrasi massa beberapa hari terakhir menjadi penentu iklim bisnis dalam negeri.

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai sikap pemerintah dalam menanggapi demonstrasi massa beberapa hari terakhir menjadi penentu iklim bisnis dalam negeri.

Dewan Pakar APINDO Danang Girindrawardana menyebut, pada dasarnya aksi demonstrasi yang marak belakangan ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap kurang berpihak pada masyarakat, termasuk dunia usaha.

“Pemerintah kurang berpihak pada masyarakat dengan ancaman verbal yang dikeluarkan oleh beberapa pejabat pemerintahan,” kata Danang kepada Kontan, Jumat (29/8/2025).

Ia tak menampik bahwa aspirasi yang diwujudkan dalam bentuk demo besar-besaran, yang sayangnya kini diwarnai kerusuhan dan tindakan anarkis, menjadi gangguan signifikan bagi kondisi ekonomi. Namun, aparat malah memperparah kondisi dengan tindakan represif yang sampai menimbulkan korban jiwa.

Dus, dampak demonstrasi sudah langsung terasa pada dunia usaha. Banyak kantor memilih meliburkan karyawan atau menutup lebih awal lantaran transportasi umum dan ojek online terhenti. Kondisi ini pada gilirannya menurunkan kelancaran bisnis dan menambah citra negatif bagi iklim investasi.

Danang menegaskan sebagian besar pelaku usaha memahami perjuangan para pendemo. Maka dari itu, ia mengimbau pemerintah agar segera merespons dengan langkah konkret.

“Apakah demo ini berjangka pendek atau panjang sepenuhnya tergantung pada respon pemerintah. Saya lihat aksi demo ini dipicu oleh hilangnya empati para pejabat publik pada kesulitan masyarakat,” ungkapnya.

Jika pemerintah mau meninggalkan perilaku hedonis dan berhenti memanjakan pejabat dengan berbagai fasilitas dan tunjangan keuangan, Danang bilang amarah publik bisa mereda.

Maka ia mendorong pemerintah memperbaiki integritas dengan membersihkan diri dari perilaku hedonis, kolutif, dan koruptif sebelum menjanjikan perbaikan ekonomi.

Ia mengaku belum akan merevisi target akhir tahun dan menunggu kondisi hingga akhir kuartal III nanti. Namun, ia menegaskan jika tak ada perubahan signifikan dari pemerintah, kondisi makro, termasuk iklim bisnis bakal kena dampak buruknya.

“Kalau pemerintah tidak berbenah, kebijakan ekonomi hanya akan berpihak pada lingkaran kecil dan amarah publik akan terus meluas,” tegas Danang.