kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45859,61   -8,86   -1.02%
  • EMAS930.000 -0,21%
  • RD.SAHAM -0.40%
  • RD.CAMPURAN -0.08%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.11%

APPBI: Tanpa insentif pemerintah, pengelola mal terpaksa terus PHK pekerja


Senin, 30 November 2020 / 21:22 WIB
APPBI: Tanpa insentif pemerintah, pengelola mal terpaksa terus PHK pekerja
ILUSTRASI. Suasana sepi pengunjung terlihat di sebuah pusat perbalanjaan Ciraland, jakarta. KONTAN/Fransiskus Simbolon

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan pihaknya terpaksa terus merumahkan karyawan hingga PHK sampai tahun depan, bila Pemerintah tidak juga memberikan bantuan kepada pengelola mall.

"Ini adalah strategi jangka pendek agar terus bertahan, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah efisiensi. Ini sudah kami lakukan sejak Maret lalu, seperti merumahkan karyawan dan PHK. Ini dilakukan karena tidak ada cara lain," ujarnya saat dihubungi Kontan, Senin (30/11).

Selain efisiensi, pengelola mal juga berusaha mendatangkan penjualan, agar penyewa atau tennant dapat membayar biaya sewa. Pihaknya sendiri juga memberlakukan diskon hingga penundaan pembayaran.

Sedangkan pada jangka panjang, lanjut Alphon, pengelola mall juga perlu menyesuaikan gaya berbelanja masyarakat yang berubah di masa pandemi.

Baca Juga: Pengelola mall jual gedung di masa pandemi, ini tanggapan APPBI

Alphon berkata, kesulitan ini akan terus berkepanjangan jika Pemerintah tidak kunjung memberikan insentif yang dibutuhkan.

"Kami membutuhkan insentif berupa subsidi gaji 50% untuk menggaji pegawai. Misalnya gaji pegawai Rp3 juta, maka pengusaha hanya membayar Rp1,5 juta dan sisanya disubsidi Pemerintah. Selama ini, insentif yang ada, sama sekali tidak tepat guna," imbuh dia.

Ia melanjutkan, insentif berupa pemotongan ketentuan pemakaian minimal listrik di mall, tidak berarti jika mal beroperasi. Sebab, lanjut Alphon, pemakaian listrik di mal yang beroperasi selalu lebih dari minimal.

Tak hanya itu, Pemerintah juga memberikan keringanan tarif listrik di golongan B2. Pengusaha mal tidak bisa merasakan keringanan tersebut, sebab mayoritas gedung mal merupakan golongan B3.

"Jika boleh dikatakan, penjualan Hartono Mal di Yogyakarta dan Solo ini, juga buntut dari ketiadaan insentif yang diberikan Pemerintah pada pengelola mal. Ketiadaan insentif pula yang memaksa kami harus terus lakukan efisiensi. Maka selain usaha dorong konsumsi, Pemerintah perlu menolong pengusaha mall," tutup dia.

Selanjutnya: APPBI menyebut 20% penyewa telah menutup usahanya akibat terdampak pandemi Covid-19

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Panduan Cepat Pendalaman Strategic Thinking Sukses Berkomunikasi: Mempengaruhi Orang Lain Batch 2

[X]
×