kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.495.000   0   0,00%
  • USD/IDR 18.297   24,00   0,13%
  • IDX 5.146   -47,82   -0,92%
  • KOMPAS100 660   -6,44   -0,97%
  • LQ45 536   -4,31   -0,80%
  • ISSI 162   -1,83   -1,12%
  • IDX30 304   -2,68   -0,88%
  • IDXHIDIV20 413   -3,59   -0,86%
  • IDX80 77   -0,69   -0,89%
  • IDXV30 112   -0,51   -0,45%
  • IDXQ30 103   -0,83   -0,79%

APPI Minta Kepastian Pasokan Gas untuk Industri Pupuk, Ini Alasannya


Minggu, 22 November 2026 / 09:01 WIB
APPI Minta Kepastian Pasokan Gas untuk Industri Pupuk, Ini Alasannya
ILUSTRASI. APPI menilai kepastian pasokan, harga, dan infrastruktur gas penting untuk menjaga produksi pupuk serta ketahanan pangan nasional. (ANTARA FOTO/ABDAN SYAKURA)


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keberlangsungan produksi pupuk nasional tidak hanya bergantung pada harga gas yang kompetitif, tetapi juga kepastian volume dan kelancaran distribusinya. Ketersediaan gas menjadi faktor krusial karena bahan baku tersebut berperan langsung dalam proses produksi pupuk dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) menilai kepastian pasokan gas perlu menjadi perhatian utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan energi untuk sektor industri pupuk.

Ketua Harian APPI Nugroho Christijanto mengatakan, gas merupakan bahan baku utama dalam produksi amonia yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan pupuk nitrogen maupun pupuk majemuk.

Karena itu, gangguan pasokan gas tidak hanya berdampak terhadap biaya energi, tetapi juga berpotensi menghambat proses produksi pupuk.

“Gas untuk pupuk itu sebenarnya adalah gas untuk pangan dan energi secara bersama,” ujar Nugroho dalam diskusi Forum Wartawan Industri (FORWIN), Kamis (19/11/2026).

Nugroho menyebutkan, sejumlah pabrik pupuk di Aceh dan Jawa Timur pernah mengalami pasokan gas di bawah alokasi. Apabila pasokan gas berada di bawah kebutuhan desain pabrik, efisiensi produksi amonia berpotensi menurun.

Baca Juga: Diskon Tarif Jalan Tol Nataru 2026-2027 Minimal 30%, Ini Jadwal Penerapannya

Kondisi tersebut dapat meningkatkan konsumsi energi sehingga biaya produksi ikut terdorong. Dengan demikian, persoalan pasokan gas bagi industri pupuk tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga kepastian volume dan kontinuitas distribusi.

“Murah saja tidak cukup kalau gasnya tidak tersedia. Alokasi juga tidak cukup kalau infrastrukturnya tidak bisa mengantarkan gas sampai ke plant gate,” katanya.

APPI mengidentifikasi lima aspek yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menyusun kebijakan gas untuk industri pupuk. Kelima aspek tersebut meliputi kejelasan alokasi, harga yang kompetitif, distribusi dan infrastruktur, akses terhadap pasokan, serta kepastian regulasi dan kelembagaan.

Nugroho menjelaskan, gas juga sulit digantikan dengan bahan baku lain menggunakan teknologi yang saat ini diterapkan industri pupuk. Pergantian teknologi membutuhkan waktu dan investasi yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, kebijakan gas perlu mempertimbangkan karakteristik industri pupuk yang memanfaatkan gas sebagai bahan baku utama, bukan sekadar sebagai sumber energi atau bahan bakar.

Di sisi lain, APPI mendukung penguatan Domestic Market Obligation (DMO) sebagai upaya memastikan pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Meski demikian, APPI menilai penerapan kewajiban DMO minimal 25% perlu mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan kebutuhan gas nasional. Perhitungannya tidak cukup hanya berdasarkan total produksi gas, tetapi juga harus memperhatikan lokasi sumber gas, kebutuhan industri, serta kesiapan infrastruktur distribusi.

“DMO harus dilihat sebagai bagian dari national gas balance berdasarkan sektor dan wilayah,” ujar Nugroho.

Baca Juga: BI-Rate Naik Jadi 6%, Begini Dampaknya terhadap Penjualan Mobil di Indonesia

Menurut dia, kepastian pasokan gas juga perlu dijaga selama berlangsungnya perubahan regulasi dan kelembagaan di sektor minyak dan gas bumi (migas).

Pasalnya, penghentian operasi pabrik pupuk dapat menimbulkan konsekuensi operasional. Pabrik membutuhkan waktu untuk mengembalikan fasilitas produksi ke kondisi normal setelah mengalami penghentian operasi.

Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Sri Bimo Pratomo mengatakan pupuk merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi perhatian dalam kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Hal tersebut lantaran industri pupuk berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Kementerian Perindustrian juga mendorong agar pasokan gas untuk industri dalam negeri mendapatkan prioritas. Upaya tersebut perlu diikuti dengan penguatan infrastruktur sehingga gas dari sumber produksi dapat disalurkan secara optimal ke wilayah pengguna.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×