Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
3. Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada bursa berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik komoditas (termasuk aset kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya
Pasal 15 UU PBK:
Bursa berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditas yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti.
Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan kepala Bappebti.
4. Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto.
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditas di bursa berjangka
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi N0. 6 Tahun 2019 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme terkait penyelenggaran pasar fisik komoditas di bursa berjangka
8. Peraturan Badan Pengawas Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka
9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka
Selanjutnya: Sempat terlempar keluar dari zona US$ 60.000, harga Bitcoin dengan cepat bangkit
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
