/2024/03/20/57170179.jpg "Asosiasi Ojol Usul Aturan Perlindungan Ojol Diatur di UU Bukan Peraturan Menteri")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono menanggapi wacana pemerintah yang tengah merancang aturan perlindungan pekerja berbasis mitra seperti pengemudi ojek online (ojol).
Igun menyambut baik niat pemerintah dalam memberikan perlindungan termasuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojol.
Hanya saja, usulan ini menurutnya harus diatur dalam Undang-Undang (UU) bukan peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker) seperti yang diwacanakan saat ini.
Baca Juga: Kemenaker: THR untuk Ojol dan Kurir Logistik Bentuknya Tak Harus Uang
"Kalau hanya Permenaker, saya pesimis akan dijalankan oleh perusahaan aplikasi," kata Igun pada Kontan.co.id, Rabu (27/3).
Igun menjelaskan saat ini status pengemudi ojol saja sebetulnya tidak memiliki payung hukum yang jelas alias masih ilegal. Untuk itu, langkah awal yang sebetulnya lebih dibutuhkan ojol adalah meregulasi status ojol menjadi legal dalam UU.
Selain itu, alasan lain perlindungan dan pemberian THR harus diatur UU agar perusahaan aplikator dibisa diberikan sanksi jika tidak menjalankan aturan yang berlaku.
Pihaknya pesimis jika aturan perlindungan pekerja berbasis kemitraan ini bisa berjalan jika hanya diatur melalui peraturan setingkat menteri saja.
Terlebih peraturan menteri tidak bisa memberikan sanksi hukum jika perusahaan aplikasi tidak memberikan perlindungan pada mitra kerjanya.
Baca Juga: Kemnaker Siapkan Aturan Hubungan Kerja Kemitraan Untuk Ojek Online
"Kalau tidak ada sanksi maka perusahaan aplikasi masih bebas menentukan arah bisnisnya," ujar Igun.
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, alasan pemerintah ingin mengatur perlindungan ojol di tingkat menteri bukan UU.
Menurutnya, pengaturan melalui UU akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Sementara, ia melihat perlindungan ojol ini harus segera diregulasi dalam waktu dekat.
"Kalau UU gede banget cakupanya, makin lama nanti. Kita ngikutin sarannya regulasi di tingkat menteri ketenagakerjaan dulu," kata Indah.
Baca Juga: Soal Pemberian THR Ojol dan Kurir Logistik, Kemenaker: Bentuknya Tak Harus Uang
Indah juga mengatakan bahwa draft permenaker terkait perlindungan ojol ini sudah mulai di susun. Hanya saja, masih perlu kajian dan pembahasan lebih lanjut terkait hal ini.
Rencananya Permenaker ini akan mengatur beberapa hal seperti upah termasuk THR, jaminan sosial ketenagakerjaan hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
