Reporter: Fitri Nur Arifenie |
JAKARTA. Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Suryadarma mengatakan, tercapai tidaknya target porsi pembangkit panas bumi di megaproyek 10.000 MW tahap II ditentukan oleh berbagai faktor. Misalnya kemudahan dalam tender, harga patokan listrik, dan pembiayaan. "Baik 4.700 MW atau 3.900 MW itu bisa tercapai jika pemerintah konsisten sesuai jadwal. Tadinya, kan, proyek ini diharapkan sudah jalan pada 2009, tapi di 2010, baru tender," kata Suryadarma.
Kemarin, Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jacobus Purwono menyatakan, porsi listrik panas bumi dalam proyek pembangkit 10.000 megawat (MW) tahap II berkurang 17% dari penetapan sebelumnya. Angkanya, dari 4.700 MW turun menjadi 3.900 MW. Dari seluruh proyek pembangkit listrik panas bumi 3.900 MW itu, PLN akan menggarap 20% proyek atau 780 MW. Sisanya digarap swasta.
Suryadarma menilai, sejatinya, porsi swasta di pembangkit panas bumi 10.000 MW tahap II yang sebesar 80% masih kurang. Seharusnya, pemerintah menyerahkan 100% pembangkit panas bumi kepada swasta. Ia yakin, swasta bisa mencapai target itu. "Lebih baik PLN fokus ke pembangkit batubara saja," katanya.
Dia menghitung, tahun ini investasi di sektor panas bumi proyek 10.000 MW tahap II akan naik 30%-40% dibanding tahun lalu. Sebab, pada tahun ini, banyak proyek panas bumi mulai masuk tahap konstruksi. "Tahun ini lebih tinggi karena banyak proyek-proyek yang ditenderkan pada tahun lalu sudah mulai dibangun," kata Suryadarma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
