kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.543.000   4.000   0,26%
  • USD/IDR 15.838   -98,00   -0,62%
  • IDX 7.384   -108,06   -1,44%
  • KOMPAS100 1.138   -20,96   -1,81%
  • LQ45 901   -18,70   -2,03%
  • ISSI 224   -1,86   -0,82%
  • IDX30 463   -11,32   -2,38%
  • IDXHIDIV20 560   -12,38   -2,16%
  • IDX80 130   -2,40   -1,81%
  • IDXV30 139   -1,66   -1,18%
  • IDXQ30 155   -3,12   -1,97%

Badai PHK, Celios: Kebijakan Pemerintah Pengaruhi Daya Beli


Rabu, 06 November 2024 / 19:15 WIB
Badai PHK, Celios: Kebijakan Pemerintah Pengaruhi Daya Beli
ILUSTRASI. Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda. Kebijakan pemerintah yang kurang tepat jadi salah satu faktor pelemahan daya beli masyarakat yang berimbas pada laju usaha industri.


Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melanda sejumlah sektor industri pada tahun ini. 

Kebijakan pemerintah yang kurang tepat jadi salah satu faktor pelemahan daya beli masyarakat yang berimbas pada laju usaha industri.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan, masyarakat mengalami penurunan daya beli akibat deflasi yang terjadi dalam lima hingga enam bulan terakhir.

"Kondisi deflasi saat ini memang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik. Banyak disebabkan oleh pelemahan daya beli akibat kebijakan pemerintah yang kurang tepat," ujar Huda kepada Kontan, Rabu (6/11).

Baca Juga: Pekerja Sektor Informal Makin Menjamur di Tanah Air

Huda menjelaskan, kebijakan pemerintah antara lain keputusan menaikan harga jual Pertalite pada 2022 menggerus daya beli. Sementara itu, pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah disebabkan faktor pelemahan industri dan investasi yang seret. 

Kondisi ini berimbas pada PHK yang signifikan. Lebih jauh, daya beli masyarakat diproyeksikan akan semakin tertekan dan memberikan dampak lanjutan.

Hudi menambahkan, kemampuan masyarakat dalam membeli barang yang sesuai dengan permintaan dan penawaran mengalami penurunan. Sementara itu, kemampuan untuk menabung juga ikut terimbas. Alhasil, dana yang seharusnya dialokasikan untuk menabung akhirnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan.

"Pemerintah harus pintar membuat kebijakan yang cenderung mempunyai dampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga," sambung Huda.

Huda melanjutkan, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana menaikkan tarif PPN pada tahun depan. Kemudian, upaya pengetatan subsidi BBM juga harus dilakukan secara matang.

Menurutnya, dampak kebijakan terhadap situasi ekonomi merupakan bentuk inkompentesi pemerintah. Kondisi ini pun berujung pada minat investasi dimasa mendatang.

"Kepercayaan publik pada data juga akan berkurang. Jangan mentang-mentang kepuasan (terhadap pemerintahan) Jokowi tinggi bisa seenaknya, tingkat kepuasan itu juga permainan statistik," tegas Huda.

Baca Juga: Ini Kata Pengamat Soal Penurunan Investasi Dana Pensiun di Saham & Obligasi Korporasi

Selanjutnya: Indikator Politik Indonesia: Publik Dukung Kebijakan Naturalisasi Pemain Timnas

Menarik Dibaca: Daftar Bahan Dapur di Rumah yang Punya Manfaat untuk Perawatan Tanaman Hias

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×