/2026/04/06/64963745.jpg "Bahlil: Stok Batubara Aman Tapi Belum Ada Kontrak Resmi, PLN Kekurangan 20 Juta Ton")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengungkap masih adanya celah (gap) dalam kepastian pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional. Meski kebutuhan batu bara PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah dipenuhi secara volume di atas kebutuhan tahunan, sebagian pasokan tersebut belum sepenuhnya terikat kontrak resmi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjelaskan dari total kebutuhan batubara PLN yang mencapai ratusan juta metrik ton per tahun, saat ini masih terdapat sisa volume yang belum terikat kontrak oleh para perusahaan pertambangan.
Menurut dia, Kementerian ESDM telah memberikan penugasan alokasi yang melebihi estimasi kebutuhan riil dari perusahaan setrum pelat merah tersebut.
Baca Juga: ASEAN Power Grid Kian Menguat, Investasi Jaringan Transmisi Dibutuhkan
"Total kebutuhan PLN per tahun itu sebesar 154 juta metrik ton. Dari 154 juta metrik ton, inilah kita memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara kurang lebih sekitar 190 juta ton," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Bahlil merinci bahwa dari total penugasan 190 juta ton tersebut, realisasinya yang masuk baru berkisar 150 juta hingga 160 juta ton. Dari angka itu, volume yang sudah resmi mengikat kontrak baru menyentuh angka 134 juta ton.
"Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 juta metrik ton berarti kan tinggal kurang 20 juta metrik ton yang belum dikontrakkan," jelasnya.
Guna meluruskan kesimpangan data operasional tersebut, Bahlil mengaku telah menggelar pertemuan maraton bersama dengan Direksi PLN belum lama ini. Langkah ini dinilai penting demi menyamakan persepsi pasokan energi primer.
"Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darwo (Darmawan Prasodjo) dengan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun informasi yang terjadi multiinterpretasi," katanya.
Bahlil tidak menampik adanya kendala teknis dan keekonomian yang dihadapi oleh para produsen batubara, khususnya terkait spesifikasi kalori tinggi dengan patokan harga Domestic Market Obligation (DMO).
"Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta metrik ton itu membutuhkan batubara yang medium, yang kalorinya agak bagus. Sementara medium itu semakin hari semakin sedikit dan harganya juga murah, kita bikin (harga) patok karena DMO US$ 70. Nah sementara SR-nya sudah di angka 10-12. Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi trouble," jelasnya.
Baca Juga: KAI: Kereta Api Barang Layani 26 Juta Ton Barang Selama Januari-Mei 2026
Sebagai solusi, lanjut Bahlil, pihaknya mendorong fleksibilitas alokasi dan membentuk tim pengawasan lintas instansi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas arahan Kepala Negara.
"Saya sudah minta untuk kita clear-kan untuk diprioritaskan, difleksibilitaskan. Dan semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus, maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita, agar kita tidak baku tipu terus kerjanya," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
