Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, rencananya MRT dan LRT itu akan dibangun di lima kota, yakni Bandung, Bali, Medan, Surabaya, dan Makassar.
Kelima proyek itu rencananya akan didanai lewat skema Sovereign Wealth Fund (SWF). Sejumlah kalangan pun menyambut kebijakan tersebut, termasuk dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Sekretaris Jenderal MTI Harya Setyaka Dillon mengungkapkan, rencana untuk membangun sistem angkutan umum massal memang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Khususnya untuk enam wilayah metropolitan, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar.
"Itu sudah melalui proses perencanaan, dan memang sudah prioritas untuk membangun sarana angkutan umum massal, baik yang berbasis bus atau berbasis rel," ungkap Harya saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (15/3).
Dalam RPJMN tersebut, pendanaan proyek tak hanya berasal dari APBN maupun APBD. Sehingga, pilihan untuk menggunakan dana dari skema SWF lewat Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) bisa dilakukan dan prospektif untuk membangun infrastruktur transportasi massal.
Baca Juga: Mangkrak 17 tahun, Menko Luhut percepat pembangunan pelabuhan Adikarto Kulon Progo
Pembangunan infrastruktur transportasi publik bukan hanya memberikan dampak ekonomi sesaat, ketika pengerjaan konstruksi. Secara jangka panjang, transportasi publik perlu disiapkan untuk mengantisipasi perkembangan kota dan pertambahan jumlah penduduknya, supaya ekonomi bisa tumbuh tanpa menciptakan kemacetan.
"Kami menyambut baik kalau didanai melalui skema LPI, karena di RPJMN sudah membuka pintu untuk pendanaan selain APBN dan APBD. Investasi pembangunan (transportasi massal) sangat diperlukan untuk kota-kota besar," kata Harya.
Namun, rencana itu bukan tanpa catatan. Harya menegaskan, pembangunan MRT maupun LRT bukan lah solusi yang bisa berdiri sendiri. Angkutan umum massal berbasis rel tetap harus terintegrasi dengan jaringan transportasi massal berbasis bus atau Bus Rapid Transit (BRT).
Sebelum mendapatkan pendanaan untuk proyek MRT dan LRT itu, Harya menyarankan agar kota-kota tersebut lebih dulu membangun sistem transportasi berbasis bus yang nantinya bisa terintegrasi. Hal ini dinilai penting untuk menjadi pertimbangan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Pemda).
"Kalau pun nanti dananya nggak ada, kami harap jangan putus asa kalau dana tidak tercapai. Coba pertimbangkan BRT. Jangan berhenti di jaringan rel, kalau dengan berbasis bus bisa dilakukan, kenapa nggak?" ungkap Harya.
Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Menurutnya, rencana pembangunan LRT dan MRT di lima kota itu masih merlu kajian lebih mendalam. Terutama mengenai proyeksi kebutuhan angkutan dan penumpang di kota-kota tersebut.
Pemerintah, kata Djoko, selayaknya belajar dari kasus LRT Palembang, Sumatera Selatan, yang sepi penumpang selepas gelaran Asian Games tahun 2018 lalu. "Untuk kota selain Jakarta, (pembangunan MRT dan LRT) harus dikalkulasi dengan matang. Belajar dari kasus LRT di Palembang," sebutnya.
Menurutnya, Pemda juga masih perlu mengelola angkutan umum dengan sistem yang lebih mudah dan murah untuk diakses. Yakni transportasi massal berbasis bus. Komitmen Pemda untuk menumbuhkan penumpang transportasi publik pun menjadi sangat krusial. "Komitmen Pemda untuk permintaan penumpang juga harus ada. Pemda harus punya push strategy," kata Djoko.
Dihubungi terpisah, Peneliti dari Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto juga mengingatkan bahwa pendanaan dari SWF bukan investasi cuma-cuma. Artinya, setiap investor yang masuk tetap menginginkan adanya return (tingkat pengembalian investasi) yang memadai.
Untuk beberapa kota besar yang padat seperti Jakarta, proyek LRT dan MRT memang cukup prospektif karena demand terhadap layanan yang tinggi. Potensi serupa dinilai ada untuk Surabaya dan Makassar. "Tapi untuk kota lainnya seperti Bali dan Medan apakah cukup feasible? harus di cek kembali," kata Toto saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (15/3).
Terlepas dari itu, Toto menilai bahwa skema SWF bagus sebagai diversifikasi sumber pembiayaan. Sebab selama ini banyak BUMN yang terlalu berat dibebani pembiayaan yang berkategori "debt", sehingga sulit mengatur keuangan saat bunga dan pokok jatuh tempo.
Model investasi dengan SWF pun diyakini bakal berperan untuk menjaga equitas dalam pembiayaan proyek. "Jadi ada keseimbangan sumber pembiayaan. Tapi sekali lagi tidak ada makan siang gratis! Proyek juga harus feasible, artinya kemampuan proyek men-generate revenue dan profit juga jadi pertimbangan utama," pungkas Toto.
Masih Dijajaki
Pihak Kementerian Perhubungan masih irit bicara mengenai skema proyek LRT dan MRT di lima kota ini. Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri mengatakan, skema proyek, besaran investasi, jangka waktu proyek hingga penggunaan SWF masih dibahas oleh pemerintah.
"Terkait dengan skema pendanaan SWF sedang dijajaki. Perkembangan lebih lanjut akan diinfokan," ungkapnya saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (15/3).
Dihubungi terpisah, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Adita Irawati mengungkapkan bahwa pembangunan MRT-LRT di lima kota masih berupa rencana jangka panjang. Pemerintah pun masih melakukan konsolidasi internal antar kementerian terkait dengan Pemerintah Daerah. "Persiapannya masih konsolidasi internal. Yang jelas SWF akan menjadi salah satu prioritas pendanaan," pungkas Adita.
Selanjutnya: Begini kesiapan BUMN Karya mengoptimalkan SWF Indonesia Investment Authority
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
