Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) berjanji akan meningkatkan transparansi dalam proses impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).
Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi sekitar 40% kebutuhan minyak mentah dalam negeri.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018—2023.
Baca Juga: Dirut Pertamina Sampaikan Permohonan Maaf Terkait Kasus Tata Kelola Minyak Mentah
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa impor tetap diperlukan untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Namun, ia memastikan bahwa penguatan tata kelola akan menjadi prioritas utama guna mencegah kasus serupa di masa depan.
"Impor minyak mentah dan BBM harus tetap berjalan untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat. Namun, dengan adanya kasus ini, kami akan semakin meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik," ujar Simon dalam konferensi pers, Senin (3/3).
Untuk memperbaiki sistem impor, Pertamina akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mengevaluasi dan menyempurnakan proses yang telah berjalan.
"Kami akan bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk mengevaluasi kembali seluruh mekanisme impor agar lebih transparan dan akuntabel," kata Simon.
Selain itu, Pertamina juga akan menutup berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Simon menegaskan bahwa pembenahan tata kelola bertujuan agar impor minyak tidak merugikan perusahaan maupun keuangan negara.
Baca Juga: Dirut Pertamina: Saya Akan Memimpin Langsung Pembenahan Tata Kelola Minyak Perusahaan
"Kami akan memperbaiki celah-celah yang terungkap dalam proses hukum dan memastikan bahwa pengelolaan impor minyak lebih efisien serta tidak berdampak negatif terhadap keuangan negara," tegasnya.
Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro menambahkan bahwa upaya transparansi dalam impor minyak sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
"Semua sektor digerakkan, termasuk di hulu, di mana kami terlibat dalam upaya peningkatan produksi migas nasional. Tujuannya adalah mengurangi impor minyak mentah dari luar negeri," ujar Wiko.
Selanjutnya: Jasindo Targetkan Pendapatan Premi Asuransi Kendaraan Rp 270 Miliar pada 2025
Menarik Dibaca: Harga Emas Rebound Pasca-Turun Tajam, Terkerek Rencana Tarif AS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
