Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kadin Indonesia menekankan bahwa tambahan likuiditas Rp 200 triliun ke bank Himbara harus benar-benar diarahkan untuk menurunkan cost of fund dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.
Tanpa langkah ini, dana tersebut hanya akan menambah cadangan likuiditas bank tanpa menggerakkan sektor riil.
Wakil Ketua Umum Kadin, Erwin Aksa, menyebut kebutuhan pendanaan di dunia usaha besar dan nyata, namun tingginya bunga kredit menjadi hambatan.
“Saat ini, bunga kredit modal kerja di Indonesia berkisar 9–12% per tahun, jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Malaysia di kisaran 5-6%, Thailand 6-7%, dan Vietnam 7-9%,” ujar Erwin kepada Kontan, Minggu (14/9/2025).
Menurutnya, dengan cost of fund setinggi itu, banyak pengusaha enggan melakukan ekspansi atau investasi baru.
Erwin menekankan sektor yang paling membutuhkan tambahan kredit antara lain pertanian, pangan, dan perikanan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong nilai tambah di hulu-hilir.
Baca Juga: APINDO: Guyuran Rp 200 Triliun ke Bank Himbara Perlu Diikuti Penurunan Bunga Kredit
Selain itu, sektor manufaktur dan industri pengolahan, terutama sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan furnitur yang terdampak pelemahan daya beli global.
Sektor perumahan dan konstruksi rakyat juga penting karena memiliki efek berganda ke ratusan subsektor lain, mendukung program 3 juta rumah pemerintah, dan menjawab kebutuhan kelas menengah yang belum mampu membeli rumah.
“Semua sektor ini juga prioritas pemerintah, tapi banyak pengusaha belum bisa merespons peluang secara maksimal karena keterbatasan modal. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana sekitar 95% dapurnya akan dibangun dan dikelola swasta, membutuhkan pembiayaan tambahan yang besar,” jelasnya.
Baca Juga: Guyuran Dana Rp 200 Triliun ke Bank Himbara Dinilai Tak Menjawab Persoalan
Namun Erwin mengingatkan bahwa penyaluran kredit saja tidak cukup untuk menggairahkan ekonomi.
Dunia usaha juga membutuhkan kepastian pasar agar daya beli masyarakat tetap terjaga, kepastian hukum dan regulasi melalui penyederhanaan birokrasi, sistem infrastruktur dan logistik yang efisien, serta fasilitasi ekspor dan penguatan kapasitas UMKM agar siap menembus pasar global.
Tanpa kombinasi faktor-faktor ini, tambahan kredit akan sulit menjadi motor penggerak ekonomi.
Kadin menilai langkah pemerintah menyalurkan Rp 200 triliun ke bank Himbara tepat, namun tugas bersama kini memastikan dana tersebut benar-benar mengalir ke dunia usaha produktif, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Kadin: Menjaga Stabilitas Jadi Tugas Utama Menkeu Baru Purbaya Sadewa
Selanjutnya: Pemegang Saham Pengendali Bukit Uluwatu Villa (BUVA) Lepas 483,33 Juta Sahamnya
Menarik Dibaca: Daftar 7 Film Biografi Tokoh Dunia Ternama dan Berpengaruh, Sudah Nonton Semua?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
