Beras Fortifikasi Bidik Pasar Massal, Pelaku Industri Dorong Efisiensi Harga

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasar beras fortifikasi di Indonesia dinilai mulai memasuki fase pertumbuhan baru.

Komoditas yang sebelumnya identik dengan program kesehatan masyarakat kini dipandang sebagai peluang bisnis yang menjanjikan, seiring meningkatnya kesiapan industri penggilingan, dukungan regulasi, serta terbukanya akses pasar ritel modern.

Pelaku usaha menilai fondasi industri beras fortifikasi saat ini sudah cukup kuat untuk masuk ke pasar komersial yang lebih luas.

Baca Juga: IDstar Group Perkuat Bisnis AI, Drife Raih Status Platinum Partner UiPath

Tantangan yang tersisa meliputi percepatan adopsi konsumen, perluasan distribusi, serta penurunan harga agar lebih kompetitif dibandingkan beras reguler.

Pada forum Millers for Nutrition: Advancing Fortified Rice in the Commercial Market yang digelar di Jakarta, Rabu (24/6/2026), para pemangku kepentingan dari sektor ritel, industri pengolahan hingga penggilingan beras sepakat bahwa langkah berikutnya adalah mempercepat skala produksi dan memperluas penetrasi pasar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto mengatakan, sektor ritel siap mendukung pengembangan pasar beras fortifikasi meski masih menghadapi tantangan disparitas harga.

"Kami melihat masih ada kebingungan di pasar karena belum tersedia referensi harga yang jelas. Di sisi lain, kami ingin menghadirkan produk bergizi yang tetap terjangkau bagi konsumen," ujar Dasep.

Baca Juga: Pendapatan Capai Rp 1.167 Triliun, Pertamina Raih Laba Bersih Rp 55,2 Triliun di 2025

Saat ini harga beras fortifikasi di jaringan ritel modern masih sekitar 20%-30% lebih tinggi dibandingkan beras reguler.

Menurut Aprindo, tanpa efisiensi distribusi dan struktur harga yang lebih baik, kesenjangan harga tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan pasar.

Karena itu, Aprindo mendorong tiga langkah utama untuk mempercepat komersialisasi beras fortifikasi, yakni kepastian regulasi, distribusi yang lebih efisien langsung dari penggilingan ke peritel, serta edukasi konsumen yang berkelanjutan.

Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah menghadirkan kemasan berukuran kecil, seperti 1 kilogram dan 2,5 kilogram, guna menurunkan hambatan daya beli sekaligus memperluas jangkauan pasar.

Baca Juga: Bisnis Confluent Moncer di Indonesia, Catat Pertumbuhan Dobel Digit

Industri Siap Scale Up

Dari sisi hulu, pelaku industri menilai sektor beras fortifikasi telah memasuki tahap industrialisasi yang lebih matang.

Komisaris PT Pangan Nabati Umbi Nusantara Mirza Muttaqien mengatakan, proses fortifikasi mampu menciptakan nilai tambah sekitar Rp 1.000 per kilogram beras.

"Namun hal tersebut sangat bergantung pada efisiensi produksi dan tingkat utilisasi pabrik," ujar Mirza.

Saat ini kapasitas produksi perusahaan mencapai sekitar 1.000 ton per bulan, meski utilisasinya dinilai masih belum optimal.

Peningkatan volume produksi diyakini dapat menekan biaya overhead sehingga harga jual menjadi lebih kompetitif.

Menurut Mirza, aspek regulasi sebenarnya sudah cukup kuat setelah pemerintah menerbitkan SNI 9314:2024 dan SNI 9372:2025 yang mengatur standar kernel beras fortifikasi, beras fortifikasi, dan beras diperkaya.

"Regulasi sudah tersedia dan sistem di tingkat negara telah siap. Tantangannya sekarang adalah bagaimana melakukan scale up agar industri ini tumbuh lebih cepat," katanya.

Baca Juga: Pertumbuhan Kelas Menengah Menopang Pasar Matras Premium

Dorong Ekonomi Daerah

Sementara itu, pelaku industri beras fortifikasi Diyan Anggraini menilai, pengembangan jaringan penggilingan di berbagai daerah dapat menjadi kunci untuk menekan biaya logistik sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

"Kami membangun jaringan penggilingan dan mendorong produksi di berbagai daerah sehingga rantai distribusi lebih pendek dan biaya logistik dapat ditekan," ujarnya.

Menurut Diyan, keberhasilan pasar beras fortifikasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemudahan akses dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Akses pangan harus terjangkau baik dari sisi jarak maupun harga. Karena itu kami mengimbau pelaku usaha tidak mengambil margin berlebihan karena tujuan utamanya adalah membantu mengatasi persoalan gizi masyarakat," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News