Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Upaya pemerintah membubarkan Managemen Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) berlangsung alot. Pasalnya, manajemen IPOP mengklaim tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang diklaim pemerintah.
Selain itu, tudingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai kesepakatan antara anggota IPOP bisa menuju pada kartel dinilai tidak berdasar. Managemen IPOP mengklaim, anggotanya hanya menguasai 13% pangsa pasar Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia.
Direktur Eksekutif IPOP Nurdina Darus mengatakan IPOP tidak menciptakan standar baru dalam menyerap produk kelapa sawit di Indonesia.
Namun, IPOP hanya memberlakukan standar kelapa sawit berkelanjutan seperti yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, IPOP memiliki misi memperkuat posisi petani sawit plasma dan petani sawit swadaya dalam mengembangkan sawit yang ramah lingkungan.
"IPOP hanya sebagai platform saja, atau komitmen untuk mendorong penanaman sawit yang berkelanjutan," ujar Nurdiana, Selasa (12/4).
Ia mengatakan, IPOP melakukan banyak kegiatan terkait pemberdayaan petani. Mulai dari pendataan produksi petani, mendata asal usul lahan petani dan memberikan program peberdayaan.
Pada tahun ini, IPOP memiliki anggaran sebesar US$ 338.000 untuk proyek awal yang berasal dari para anggota IPOP. Nurdiana bilang, ke depan, ada ratusan ribu petani swadaya yang menjadi sasaran pemberdayaan manajemen IPOP.
Nurdiana menambahkan, IPOP tetap bertahan meskipun mendapat tekanan dari pemerintah karena pada dasarnya IPOP tidak melakukan pelanggaran hukum.
Selain itu, IPOP juga berkepentingan mendorong pengembangan sawit yang berkelanjutan, dan ramah lingkungan. "IPOP berkomitmen mewariskan lingkungan yang sehat kepada generasi mendatang," terangnya.
Selain itu, menurut Nurdiana IPOP telah melakukan pertemuan dengan Kemtan selama dua kali dan menjelaskan apa yang menjadi program IPOP. Karena itu, ia menilai tidak ada yang ditutupi dari pemerintah terkait kesepakatan yang ada di antara para anggotanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
