Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklarifikasi soal penundaan proyek kelistrikan. Sebelumnya, dalam upaya mengurangi defisit transaksi berjalan akibat pelemahan kurs rupiah, sejumlah proyek yang mengandung komponen impor tinggi akan mengalami penundaan, termasuk proyek kelistrikan sebesar 15.200 Megawatt atau 15,2 Gigawatt (GW).
Namun, Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N. Sommeng membantah penundaan tersebut karena persoalan kurs rupiah yang melemah. Andy mengklaim, penundaan tersebut lebih pada pergeseran waktu Commercial Operation Date (COD) yang telah tertera dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027.
"Kita mempertimbangkan growth (ekonomi), yang tak sesuai dengan target awal. Kalau dulu kan elastitas pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi itu 1,5 kalinya, tapi kemarin turun. Kami sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan listrik, sudah ada di RUPTL," ujar Andy, Senin (24/9).
Sehingga, ada penyesuaian di dalam RUPTL, dari 78 GW kebutuhan tambahan pembangkit pada RUPTL 2017-2026, menjadi hanya sebesar 56 GW pada RUPTL 2018-2027. "Jadi memang ada penurunan proyek-proyek yang tahap rencana terpaksa belum akan dibangun" imbuhnya.
Adapun angka sebesar 15,2 GW merupakan bagian dari proyek dari 35 GW yang belum Financial Close (FC). Tapi dengan sejumlah pertimbangan, kata Andy, tak semua proyek tersebut bisa ditunda.
Dari jumlah tersebut, Andy menjelaskan, ada 10,56 GW yang tidak bisa tunda dengan berbagai pertimbangan. Antara lain terkait dengan Energin Baru Terbarukan (EBT) yang tak bisa ditunda sebesar 3,51 GW, pembangkit yang telah meneken Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), serta terkait dengan Power Purchase Agreement (PPA) dan harga yang telah disetujui oleh menteri ESDM.
Termasuk mengenai upaya dalam menjaga reliability (keandalan) kelistrikan, dengan reserve margin sebesar 30%. "Setelah kita cek lagi (dari 15,2 GW), ternyata ada 6,4 yang nggak bisa ditunda, kita cek lagi, ternyata ada yang sudah dapat ijin Pak Menteri, jadi jumlahnya 10,56 GW (yang tak ditunda)," sambung Andy.
Artinya, menurut Andy, ada sekitar 4,64 GW yang dapat ditunda masa COD-nya hingga tahun 2024. Namun, Andy menekankan. jumlah tersebut masih bisa dikaji kembali.
"Itu yang baru dapat ditunda, artinya COD-nya mundur. Kalau dalam prosesnya Pak Menteri (bilang) oke, ya kita kaji. Kemungkinan bisa berubah lagi, ini kan masih dalam project manajemen. Apalagi kemunduran COD juga menyebabkan kebutuhan dollar," jelasnya.
Sayang, Andy tidak mau merinci proyek-proyek mana saja yang masuk dalam 10,56 GW atau 4,64 GW. Hanya saja, ia menyebut bahwa proyek kelistrikan yang tergolong dalam 10,56 GW tersebar dari mulai Aceh, Riau, Bangka, Jawa, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
