Motor Listrik Digenjot, Pengamat Ingatkan Ancaman bagi Bengkel dan UMKM

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengembangan industri electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik dinilai berpotensi mengubah ekosistem usaha otomotif yang selama ini menopang bengkel, mekanik hingga pelaku UMKM suku cadang.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pemerintah perlu menghitung dampak transisi menuju EV terhadap pelaku usaha yang selama ini bergantung pada kendaraan berbahan bakar bensin.

"Kalau diminta elektrifikasi itu spare part-nya beda lagi. Kalau beda berarti secara spare part saja sudah harus menanggung beban ini," kata Trubus kepada Kontan, Senin (17/8/2026).

Menurut Trubus, perubahan teknologi kendaraan akan membuat bengkel dan mekanik harus melakukan penyesuaian, terutama dari sisi keterampilan. Sebab, sistem motor listrik memiliki kebutuhan perawatan yang berbeda dengan motor berbahan bakar bensin.

Baca Juga: Insentif Motor Listrik Rp 5 Juta Masih Tunggu PMK, Kemenperin Siap Terapkan

Oleh karena itu, Trubus menilai pemerintah perlu memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak agar percepatan industri EV tidak justru menekan keberlangsungan usaha konvensional.

Selain bengkel dan UMKM, percepatan adopsi EV juga perlu memperhitungkan kondisi pengemudi ojek online (ojol). 

Trubus menilai skema tukar tambah motor bensin menjadi motor listrik berpotensi menjadi beban baru jika sebagian biaya penggantian tetap harus ditanggung pengemudi.

Terlebih, pendapatan ojol saat ini menghadapi tekanan di tengah jumlah pengemudi yang terus bertambah.

"Kalau kemudian ternyata belum sampai 6% juga tahun depan masih rawan, apakah itu jadi tepat? Maka kemudian akan membebani driver ojol. Karena dengan kondisi sekarang saja dia sudah sangat berat, pendapatan menurun terus," jelasnya.

Sebagai ilustrasi, Trubus menyebut jika harga motor listrik sekitar Rp15 juta dan pemerintah menanggung 50%, pengemudi masih harus menanggung sekitar Rp7,5 juta.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah kesiapan infrastruktur EV, terutama di luar Jawa dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Trubus, pemerintah tidak bisa hanya mengejar produksi dan penjualan motor listrik tanpa memastikan fasilitas pendukung tersedia hingga daerah.

Keterbatasan daya listrik rumah tangga juga dinilai menjadi tantangan. Ia mencontohkan masih banyak rumah di daerah yang menggunakan daya 450 VA sehingga belum tentu mampu mendukung kebutuhan pengisian motor listrik.

Baca Juga: Prabowo Tantang Industri Bisa Produksi Motor Listrik Tembus 2 Juta Unit

Trubus menilai sebelum transisi EV dilakukan secara masif, pemerintah harus lebih dulu menyiapkan regulasi yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja serta pelaku usaha terdampak.

"Harus ada kebijakan regulasinya dulu, yang jelas dulu, yang memberi perlindungan, kepastian kepada driver ojol atau bengkel-bengkel, juga kepada pelaku usaha UMKM," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah akan menyiapkan skema tukar tambah bagi masyarakat yang telah memiliki motor bensin untuk beralih ke motor listrik. 

“Yang sudah terlanjur punya motor bensin nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah,” kata Prabowo saat meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) dan ekosistem pendukungnya di Cikarang, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga: Program Motor Listrik Nasional Dinilai Bisa Buka Lapangan Kerja, Ini Syaratnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News