Reporter: Handoyo | Editor: Dupla Kartini
BPDP merupakan skema industri membantu industri, dimana perusahaan yang melakukan ekspor wajib menyetorkan pungutan ekspor yang dapat digunakan untuk membantu penyerapan biodiesel agar tidak memberatkan APBN.
Sejak diimplementasikan pada tahun 2015 hingga awal tahun ini, dampak positif dari keberadaan BPDP kelapa sawit mulai terlihat. Harga komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang pada pertengahan 2015 tercatat US$ 437 per ton, meningkat 42% menjadi US$ 620 per ton.
Sepanjang tahun lalu jumlah pungutan CPO yang berhasil dihimpun oleh BPDP Kelapa Sawit mencapai Rp 11,26 triliun. Sedangkan untuk tahun ini, target yang dipatok Rp 10,6 triliun. Sementara itu, periode Januari-Maret 2017, jumlah pungutan ekspor CPO tercatat Rp 3,3 triliun
Dipinjam Rp 2 triliun
Gedenya duit BPDP nyatanya menarik minat pemerintah. Pemerintah mempinjam dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sebesar Rp 2 triliun. Dana ini digunakan untuk pengelolaan APBN 2016.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dana yang dipinjam pemerintah itu akan dikembalikan dan diusulkan dalam pembahasan APBN Perubahan tahun 2017. "Nanti kita usulkan dalam APBN-P 2017," kata Sri.
Sri bilang, dana yang dipinjam pemerintah ini skemanya transparan. Bahkan, saat ini sedang dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sri membantah bila dana yang dipinjam dari BPDP Kelapa Sawit itu digunakan untuk membiayai infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
