Besok (30/11) Dinaikkan, Ini Daftar UMK 2023 Di Karawang, Bekasi & Kota Lain Di Jabar

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

UMK Bekasi-Karawang 2024 - JAKARTA. Gaji upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kota Cikarang, Bekasi, Karawang dan kabupaten/kota lain Jawa Barat tahun 2024 akan naik dibandingkan tahun 2023. Kenaikan UMK 2024 ditetapkan paling lambat 30 November 2023.

Seperti diketahui, upah minimum provinsi (UMP) 2024 telah ditetapkan. Selanjutnya, giliran bupati dan walikota untuk menetapkan UMK 2024.

Sesuai batas waktu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sebagian besar pemerintah daerah tingkat provinsi menetapkan besaran UMP tahun 2024 pada 21 November 2023. Dari daftar UMP 2024 tersebut, UMP Jakarta 2024 adalah yang tertinggi dibandingkan daerah lain.

UMP Jakarta 2024 sebesar Rp 5.067.381, naik 3,38% dibandingkan tahun 2023. Jakarta adalah satu-satunya provinsi dengan UMP yang menembus Rp 5 juta pada tahun 2024 ini.

Kabar baik lainnya, UMP 2024 tak lagi ada yang di bawah Rp 2 juta. Pada tahun 2023, UMP Jawa Tengah, Jawa Barat dan Yogyakarta masih di bawah Rp 2 juta.

UMP 2024 terendah adalah di Jawa Tengah yang sebesar Rp 2.036.947. UMP Jawa Tengah 2024 naik 4,02% dibandingkan tahun 2023.

UMP 2024 terendah kedua adalah Jawa Barat Rp 2.057.495,17. UMP Jawa Barat 2024 naik Rp 70.825 atau 3,57% dari tahun 2023.

Lalu, UMK 2024 2024 Bekasi, Karawang dan kota lain di Jawa Barat juga akan naik jadi berapa?

Dalam keterangan resmi, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memastikan UMK 2024 juga naik seperti UMP. Kepastian kenaikan upah minimum tersebut diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga Upah Minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," katanya.

Dengan adanya ketentuan tersebut, sebut Ida, maka ada penguatan Peran Dewan Pengupahan Daerah berupa peran tambahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, dalam rangka penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.

"Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha, sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," katanya.

Kemnaker meminta para Gubernur, Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan pemerintah ini. "Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 30 November," ujar Ida.

Buruh minta UMK 2024 naik lebih tinggi dibandingkan UMP

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan, buruh/pekerja berharap agar penetapan UMKM bisa lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sebelumnya sudah ditetapkan di masing-masing provinsi.

"Harus lebih tinggi, UMK dari UMP. Harapannya bisa 15%," kata Elly, Selasa (28/11).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 Pasal 31 penetapan UMK haruslah lebih tinggi dibandingkan UMP. Artinya, pertumbuhan UMK untuk 2024 paling minimal adalah setara dengan penetapan kenaikan UMP yang sudah disetujui pemerintah provinsi.

Mengenai UMK, Elly menyoroti perlunya pemerintah membuat formula upah untuk pekerja yang masa kerjanya diatas satu tahun. Pasalnya saat ini UMK hanya diberlakukan untuk pekerja di bawah 1 tahun.

"Meskipun pada praktek banyak perusahaan menggunakan Upah Pokoknya dari UMK untuk semua masa kerja," kata Elly.

Selanjutnya Ia menilai, untuk UMP/UMK seharusnya bisa menjadi domain pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat harusnya memikirkan bagaimana menciptakan formula upah pekerja satu tahun ke atas.

"Jangan bergantung pada struktur skala upah, yang mana hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum memiliki itu, jadi untuk pekerja dibawah satu tahun menjadi domain pemerintah daerah dan diatas satu tahun menjadi domain pemerintah pusat, kemungkinan jika ini terjadi tidak akan ada keributan setiap tahunnya," jelasnya.

Berikut daftar lengkap UMK Jabar 2023 dari yang tertinggi hingga terrendah