Pemerintah Tambah Storage Minyak, Kapasitas Cadangan Operasional Dibidik Jadi 60 Hari

Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan tambahan infrastruktur storage (penyimpanan) minyak baik untuk minyak mentah maupun produk jadi. 

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas cadangan operasional minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) ke level 60 hari dari saat ini 23 hari.

"Untuk meningkatkan kapasitas produksi kilang, kita juga membangun infrastruktur lain yaitu oil storage. Untuk oil storage ini kalau kondisi sekarang ketahanan energi kita dari cadangan operasional sekitar 23 hari kita akan meningkatkan jadi 60 hari. Ini berarti kita juga perlu tambahan investasi baru untuk berbagai infrastruktur termasuk untuk oil storage," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) disiarkan melalui YouTube DPD RI, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: ATIC Optimistis Pertumbuhan Berlanjut, Bisnis Hardware dan Software Jadi Penopang

Yuliot menegaskan, optimalisasi cadangan operasional menjadi penting di tengah tingginya konsumsi BBM masyarakat yang mencapai 1,6 juta barel per hari (bph), ditambah dinamika geopolitik yang memengaruhi ketersediaan energi global. Padahal, lanjutnya, produksi minyak mentah dalam negeri kurang lebih 610.000 bph.

Dia menambahkan, pemerintah juga mendorong ekspansi terminal BBM (fuel terminal) yang terjangkau untuk masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan terminal diharapkan dapat memperkuat pasokan BBM kepada masyarakat di berbagai wilayah.

"Untuk fasilitas lainnya, kita juga mendorong pembangunan fuel terminal di kawasan barat, tengah, dan timur. Ini juga akan meningkatkan suplai kepada masyarakat pengguna di seluruh wilayah," ujar Yuliot.

Menurut dia, penentuan lokasi terminal BBM perlu mempertimbangkan jaraknya dengan konsumen maupun kilang minyak. Dengan begitu, proses distribusi dapat berlangsung lebih efisien, terutama untuk wilayah Indonesia bagian timur.

"Jadi, dengan posisi yang strategis, proses distribusi dari fuel terminal atau fuel storage itu dekat dengan pengguna. Bagaimana di kawasan timur, kita harus lihat lokasi yang cukup strategis dan dekat dengan kilang ada di mana, jadi tidak memakan waktu terlalu jauh untuk menjangkau daerah-daerah. Berbagai aspek tersebut perlu kita pertimbangkan," jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah turut mengoptimalkan penerapan mandatori bioetanol untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin. Salah satu langkah yang disiapkan ialah implementasi campuran bioetanol 20% atau E20. Untuk mendukung kebijakan tersebut, kapasitas produksi etanol dalam negeri juga perlu ditingkatkan.

Baca Juga: PTPP Catat Progres Pembangunan Oncology Center RSUP Adam Malik Capai 92,43%

"Kemudian implementasi mandatori bioetanol untuk mengurangi impor bensin nasional. Jadi, ini juga kita mendorong implementasi E20. Kita juga perlu meningkatkan kapasitas etanol dalam negeri yang diperkirakan 70.500 kiloliter (KL)," ungkap Yuliot.

Yuliot memperkirakan, kebutuhan etanol untuk mendukung implementasi E20 dapat mencapai sekitar 8 juta KL, dengan asumsi konsumsi bensin dan turunannya sekitar 40 juta KL. Sementara untuk penerapan E10, kebutuhan etanol diperkirakan mencapai 4 juta KL.

"Kalau kita implementasikan E20, berarti kalau kita mengambil refleksi dari konsumsi bensin dan turunannya itu sekitar 40 juta KL, kita memerlukan 8 juta KL. Kalau E10, 4 juta KL. Tnggal kita buat komposisi, kira-kira untuk E20 apakah berasal dari tebu, singkong, atau berasal dari jagung," kata Yuliot.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News