/2026/11/10/2026628130.jpg "Perpres Logistik Terbit, ALFI Dorong Lima Langkah Percepatan Reformasi")
Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Nina Dwiantika
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berupaya membenahi sektor logistik nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya distribusi, memperkuat konektivitas antarmoda, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global.
Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengapresiasi langkah pemerintah menjadikan penguatan ekosistem logistik sebagai agenda strategis nasional.
Menurut Yukki, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif dunia usaha.
"Perpres 41 Tahun 2026 menjadi momentum transformasi untuk membangun rantai pasok yang lebih efisien, tangguh, dan terintegrasi," ujar Yukki dalam keterangan resmi, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, bandara, dan kawasan industri perlu diimbangi dengan penyelarasan regulasi, penyederhanaan layanan, serta pemanfaatan teknologi.
Pasalnya, Indonesia masih menghadapi persaingan ketat dengan negara-negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang terus memperkuat infrastruktur serta integrasi layanan logistik.
Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia 2023, Indonesia menempati peringkat ke-63 dengan skor 3,0. Posisi tersebut merosot dibandingkan 2018 yang berada di peringkat ke-46 dengan skor 3,18.
Baca Juga: Percepat Streamlining, Telkom Rampingkan Anak Usaha Lewat Dua Merger Sekaligus
Yukki mengatakan, persaingan logistik saat ini tidak hanya terjadi antarperusahaan, tetapi juga antarek osistem dan antarnegara. Investor global cenderung memilih negara yang menawarkan kepastian regulasi, efisiensi biaya, kecepatan layanan, dan keandalan rantai pasok.
Untuk mempercepat implementasi Perpres tersebut, Yukki mendorong lima langkah strategis. Pertama, memperkuat koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui pembagian tugas serta target yang terukur.
Kedua, menyelaraskan regulasi dan prosedur di seluruh simpul logistik, mulai dari pelabuhan, bandara, kepabeanan, pergudangan, hingga transportasi darat. Konektivitas pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Patimban, Makassar, Belawan, dan Batam juga perlu diperkuat.
Ketiga, mempercepat digitalisasi dan integrasi data layanan logistik agar proses distribusi lebih transparan dan mudah ditelusuri. Keempat, memperkuat konektivitas multimoda serta konsolidasi muatan, terutama dari pusat produksi dan kawasan industri menuju wilayah Indonesia Timur, guna mengurangi ketimpangan arus barang atau imbalance cargo.
Kelima, pemerintah perlu melibatkan asosiasi dan pelaku usaha dalam penyusunan standar, uji implementasi, hingga evaluasi kebijakan agar aturan yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain itu, Yukki menekankan pentingnya evaluasi berbasis hasil. Pemerintah perlu mengukur keberhasilan kebijakan melalui penurunan biaya logistik, pemangkasan waktu distribusi, ketepatan pengiriman, serta peningkatan kualitas layanan.
" Dunia usaha siap menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan agenda ini. Dengan kolaborasi yang konsisten dan kebijakan yang memberikan kepastian, penguatan logistik nasional dapat memberi manfaat nyata bagi industri, UMKM, dan masyarakat," tutup Yukki.
Baca Juga: KAI Teken Kontrak Pengadaan 23 Rangkaian KRL pada Desember 2026, Target Selesai 2028
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
