Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN menyatakan, kebutuhan untuk melakukan transisi energi sangat besar di mana sampai dengan 2040 diperkirakan dibutuhkan pendanaan sekitar US$ 152 miliar. Maka itu dibutuhkan kolaborasi antara Indonesia dengan pihak global untuk saling membantu mencapai target penurunan karbon yang telah ditetapkan.
Pemerintah berharap pendanaan senilai lebih dari US$ 20 miliar dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat menjadi katalis bagi program transisi energi di Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan, di dalam dokumen CIPP JETP kebutuhan investasi transisi energi cukup tergambarkan di mana sampai 2040 sekitar US$ 152 miliar.
Baca Juga: Dorong EBT, PLN Diharapkan Kerek Kapasitas PLTS di Cirata dan IKN
“Untuk membangun green enabling transmission (transmisi hijau) dibutuhkan investasi lebih dari US$ 13 miliar,” ujarnya dalam konferensi pers CIPP JETP di Kementerian ESDM, Selasa (21/11).
Kemudian, untuk menambah pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) baseload, estimasi investasi sekitar US$ 45 miliar. Di dalam CIPP tersebut juga memuat proyeksi investasi pemensiunan dini PLTU yakni PLTU Cirebon-1 dan PLUT Pelabuhan Ratu senilai US$ 1,13 miliar.
Dia mengungkapkan sebanyak 60% proyek yang tercantum dalam CIPP JETP milik perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) sehingga perlu dicocokkan antara pemenang program proyek ini dengan pendanaan dari JETP.
“Pendanaan dari JETP ini diharapkan kompetitif sehingga cost of fund akan menjadi lebih rendah,” jelasnya.
Meski kebutuhan investasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dana yang tersedia, Darmawan yakin program transisi energi ini bisa sukses karena proyek-proyek yang mendukung transisi energi di Indonesia lebih jelas dan terukur.
Dia pendanaan JETP benar-benar dapat tersalurkan. PLN juga akan berkomunikasi dengan pihak pemenang proyek yang dilelang untuk menjembatani komunikasi dengan pihak JETP.
“Sehingga nanti pada saat perencanaan financingnya ini bisa menjadi bagian perencanaan yang terintegrasi pada waktu pembangunan proyek,” tandasnya.
Proses transisi energi memang tidak mudah, dibutuhkan waktu yang panjang dan kolaborasi yang kuat antar negara.
Sebelumnya, CEO Clarion Events Asia Richard Ireland menyatakan, transisi energi merupakan perjalanan panjang dan penuh tantangan yang membutuhkan kerja sama, pembelajaran dari pihak lain, praktik terbaik, dan teknologi terkini.
Sebagai negara terbesar di ASEAN, lanjutnya, Indonesia menyumbang sekitar dua perlima konsumsi energi di kawasan regional. Permintaan energi pada lebih dari 17.000 pula meningkatkan permintaan listrik hingga tiga kali lipat pada periode 2015 hingga 2030.
Baca Juga: PLN Segera Eksekusi Dua Proyek Prioritas Transisi Energi yang Masuk Skema JETP
“Untuk memenuhi permintaan ini, Indonesia tidak hanya mengalihkan ketergantungan pada batu bara dalam negeri dan minyak bumi yang notabene dibeli dari negara lain, namun juga menambahkan lebih banyak energi terbarukan pada bauran energinya,” ujarnya ditemui di ICE BSD, Selasa (14/11).
Indonesia juga telah menetapkan target mencapai 23% penggunaan energi terbarukan pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050.
Ireland menyatakan, Indonesia telah mencapai satu perkembangan signifikan pada era transisi di mana pada pekan lalu telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung terbesar se-Asia Tenggara.
Namun untuk mencapai target itu tidak cukup hanya menambah energi terbarukan saja, tetapi melaksanakan efisiensi energi, digitalisasi, hingga pembangunan transmisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
