/2026/06/23/207231272.jpg "BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga Ungkap Penyebab BBM Langka di Sejumlah Daerah")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Antrean panjang mengular di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah dalam satu pekan terakhir. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah kelangkaan BBM yang melanda Sumatra, khususnya di wilayah Sumatra Utara.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memanggil Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapatan (RDP) yang digelar Komisi XII DPR RI pada Kamis (16/7/2026), terungkap setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan kelangkaan BBM di sejumlah daerah.
Pertama, ada perubahan pola konsumsi (shifting). Sebagian konsumen beralih ke BBM subsidi setelah terjadi kenaikan harga produk BBM non-subsidi. Kedua, terjadi pembelian dalam jumlah berlebih (panic buying). Ketiga, penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Baca Juga: Waskita Beton (WSBP) Produksi dan Kirim 21.052 Batang Spun Pile pada Semester I-2026
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengamini adanya migrasi sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Wahyudi menggambarkan konsumsi BBM subsidi naik sekitar 10% - 15%, yang mengakibatkan antrean panjang di SPBU, khususnya di jalur-jalur logistik seperti Trans Sumatra.
Tren peningkatan konsumsi BBM subsidi atau Biosolar dan Pertalite terjadi pasca kenaikan harga Jenis BBM Umum (JBU) seperti Pertamax dan Dex Series.
"Masyarakat cenderung (beralih) yang semula menggunakan BBM non-subsidi menjadi subsidi," kata Wahyudi dalam RDP Komisi XII DPR RI, Kamis (16/7/2026).
Wahyudi mengungkapkan, realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) atau minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite. Hingga Juni 2026, penyaluran JBT minyak solar mencapai 9,48 juta kiloliter (KL) atau 50,85% dari total kuota JBT minyak solar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yakni 18,64 juta KL.
Sementara itu, realisasi penyaluran JBKP Pertalite mencapai 13,96 juta KL sampai dengan Juni 2026. Jumlah itu setara dengan 47,68% dari kuota JBKP pada APBN 2026, yang dialokasikan sebanyak 29,27 juta KL.
Pertamina Patra Niaga membeberkan data yang lebih rinci mengenai konsumsi BBM subsidi dan non-subsidi.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman menyampaikan realisasi penyaluran BBM pada bulan Juli untuk Pertalite dan Biosolar berada di atas rata-rata konsumsi normal, yakni 104% untuk Pertalite dan 105% untuk Biosolar.
Baca Juga: ID FOOD Ekspor Perdana 102 Ton Udang Vaname ke Amerika Serikat
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menjelaskan bahwa perubahan perilaku konsumen yang beralih ke BBM subsidi terpantau setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi. Eko menggambarkan proporsi Pertalite terhadap konsumsi bensin naik 4,9% dari 75,4% (Januari - Mei 2026) menjadi 80,3% (Juli).
Sebaliknya, proporsi Pertamax turun 4,4% dari 23,2% menjadi 18,8%. Data tersebut mengindikasikan setelah kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026, terjadi peralihan (shifting) ke Pertalite. Akibatnya, rerata penyaluran Pertalite pada bulan Juli meningkat 9,4% atau naik 7.129 KL per hari dibandingkan rerata normal.
Berkebalikan dengan produk Pertamax Series (Pertamax, Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo) yang pada bulan ini telah mengalami penurunan hingga 18%. Konsumsi produk Pertamax Series anjlok 4.476 KL per hari dibandingkan rerata normal.
Pola serupa terjadi pada konsumsi BBM jenis gasoil atau diesel. Proporsi Biosolar terhadap total konsumsi gasoil naik 1,2% dari 93% (Januari - Mei 2026) menjadi 94,2% (Juli). Pada periode yang sama, proporsi Dexlite turun 0,6% dari 4,1% menjadi 3,5%.
Pada bulan Juli ini, rerata penyaluran Biosolar melonjak 13,9% atau naik sebanyak 6.725 KL per hari dibandingkan rerata normal. Sementara itu, Dex Series (Dexliter dan Pertamina Dex) turun 6,4% atau menyusut 232 KL per hari dari rata-rata normal.
Stok Aman, Pertamina Kebut Distribusi
Di samping migrasi konsumsi ke BBM subsidi dan panic buying, Taufik tak menampik distribusi BBM ke lembaga penyalur hingga SPBU menjadi salah satu faktor antrean panjang di sejumlah daerah.
Pertamina Patra Niaga merespons peningkatan konsumsi BBM dengan menambah pasokan, jumlah armada dan awaknya, serta menambah jam operasional.
Taufik mengklaim bahwa pasokan BBM di wilayah Sumatra sudah berangsur normal. Taufik juga meyakinkan ketersediaan BBM dalam posisi aman, sehingga Pertamina Patra Niaga meminta agar masyarakat tidak panic buying.
Taufik menggambarkan, stok rata-rata BBM nasional terjaga di level 14 hari - 40 hari, tergantung dari jenis BBM dan daerah. Sementara stok rata-rata Pertalite dan Biosolar terjaga di sekitar 15 hari. Tak hanya BBM, Pertamina Patra Niaga juga menyatakan stok Liquefied Petroleum Gas (LPG) dalam posisi aman.
Baca Juga: Bidik Ekspatriat, Sejahtera Anugrahjaya (SRAJ) Luncurkan International Care Concierge
"Atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat, kami menyampaikan permohonan maaf. Mohon juga masyarakat tidak terlalu khawatir bahwa secara stok nasional kebutuhan BBM dan LPG senantiasa kami siapkan lebih dari cukup dan ini akan kami uraikan untuk distribusinya lebih cepat ke SPBU dan ritel," tegas Taufik.
Sementara itu, BPH Migas menegaskan akan melakukan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan BBM subsidi. Wahyudi menyatakan, BPH Migas memblokir QR Code untuk pembelian BBM subsidi hingga melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
"Kami tindak tegas untuk temuan di lapangan. Antrean yang terjadi saat ini kami terus fokus untuk melakukan normalisasi, dan paling lama 1-2 hari ke depan InsyaAllah semua akan cukup lancar kembali," ungkap Wahyudi.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan bahwa DPR mendukung langkah pengawasan dan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM Subsidi. Parlemen juga mendesak Pertamina Patra Niaga untuk mempercepat distribusi agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
Di sisi lain, Bambang mengatakan bahwa situasi ketahanan energi Indonesia saat ini lebih kuat dibandingkan tiga bulan lalu, ketika eskalasi konflik geopolitik terjadi di Selat Hormuz yang berdampak terhadap harga dan pasokan energi global. Karena itu, Bambang mengimbau agar tidak terjadi panic buying.
Baca Juga: Ini Strategi Nusantara Infrastructure (META) Kejar Kinerja Tumbuh Dobel Digit di 2026
"Kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya mencukupi di seluruh depot yang ada di Indonesia. Kami berharap tidak terjadi antrean-antrean yang disebabkan karena orang merasa gelisah, jangan-jangan nanti barang nggak ada. Padahal barangnya cukup," terang Bambang.
Dia juga menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini. "BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu, DPR mengawal itu," tandas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_24062609492500.jpg)
