Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meyakini pengembangan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) melalui proyek pipa gas trans Kalimantan akan mendorong tumbuhnya permintaan gas di wilayah tersebut.
Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajugio menyebutkan, opsi tersebut menjadi pilihan yang paling cepat dan layak untuk dilakukan.
"Pengembangan WJD di pasar yang ada sebagai pemicu untuk menumbuhkan lebih banyak permintaan di kemudian hari," ujar Jugi kepada Kontan.co.id, Sabtu (21/3).
Baca Juga: Simak realisasi kinerja Perusahaan Gas Negara (PGAS) sepanjang 2019
Jugi menambahkan, dengan langkah tersebut maka para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga akan semakin terpacu untuk menambah produksi demi memenuhi kebutuhan yang ada
Ia memastikan, pasca Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh BPH Migas di sejumlah wilayah di Kalimantan, pihaknya memetakan potensi pasar yang potensial meliputi PLN, kebutuhan kilang serta industri di wilayah Kalimantan.
Asal tahu saja, salah satu ruas yang telah memiliki pemenang lelang yakni ruas Kalimantan Timur-Kalimantan Selatan oleh PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR).
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa yang ditemui dikesempatan terpisah mengungkapkan, hingga saat ini pembangunan memang belum dilanjutkan.
"Belum, mustinya dibangun, kita minta untuk pemenang agar dibangun," kata Fanshurullah.
Bahkan, Fanshurullah mengungkapkan, jika ruas yang telah menangkan tak kunjung dibangun maka BPH Migas siap untuk memanggil pihak BNBR.
Fanshurullah mengamini selama ini pasokan gas dan potensi permintaan menjadi kendala dalam pembangunan proyek pipa tersebut.
Namun menurutnya, pasca FGD yang dilakukan ia memastikan ada potensi permintaan di wilayah Kalimantan. Selain itu menurutnya, diperlukan dorongan semua pihak termasuk untuk memastikan penggunaan gas untuk kebutuhan dalam negeri ketimbang di ekspor.
Baca Juga: Perusahaan Gas Negara (PGAS) terus menggenjot pembangunan Terminal LNG Teluk Lamong
Data BPH Migas mencatat dengan rencana pemindahan ibukota maka kebutuhan gas di Kalimantan berada pada kisaran 1.214,92 MMscfd hingga 1.354,12 MMscfd.
Kebutuhan gas ini terdiri dari kebutuhan pembangkit listrik, potensi penambahan penduduk hingga 1,5 juta jiwa, potensi pemindahan gedung perkantoran, pembangunan Kawasan Industri serta pengembangan Jaringan gas.
Ivan menambahkan, BPH Migas tak menutup kemungkinan untuk melakukan lelang ulang jika nantinya ruas tersebut tak kunjung dibangun.
"Kalau gak dilaksanakan ya lelang ulang. Tapi ada aturannya, untuk awal kita panggil dulu," terang Ivan.
Senada, Jugi memastikan keputusan soal lelang ulang juga harus melalui prosedur tertentu. "Untuk lelang ulang harus melalui sidang komite terlebih dahulu," kata Jugi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
