Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Lama ditunggu-tunggu, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penugasan Bulog akhirnya terbit. Perpres yang mengatur soal perluasan tugas utama BUMN pangan ini sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Perpres itu menitahkan Bulog menjadi stabilisator harga tiga komoditas utama pangan, yakni beras, jagung, dan kedelai. Artinya, peran Bulog dari semula diminta menjadi penyangga 11 pangan dipangkas hanya menjadi tiga komoditas pangan saja.
Namun Perpres itu belum bisa berlaku karena masih menunggu peraturan pemerintah (PP) terkait perubahan pendirian Perum Bulog. Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan, PP pendirian Bulog harus diperbaiki untuk mendukung Perpres perluasan tugas Bulog.
Maklum, selama ini tugas utama Bulog hanya mengelola dan mengendalikan harga beras. Padahal pemerintah akan menugaskan Bulog menyangga tata niaga jagung, kedelai, dan komoditas strategis lain. "Untuk itu, PP pendiriannya harus diperbaiki juga," kata Wahyu di sela-sela perayaan Ulang Tahun Bulog ke-49 di Gedung Bulog, Selasa (10/5).
Wahyu menyatakan, dengan adanya PP tersebut, Bulog dengan mudah bisa menangani komoditas lain tanpa harus menunggu surat penugasan. Sebab, dari akta pendiriannya, Bulog telah memiliki tugas baru yang diperluas selain komoditas beras.
Namun demikian, PP perubahan juga tetap membuka peluang bagi Bulog untuk menyerap komoditas lain di luar padi, jagung, dan kedelai. Sejauh ini, lanjut Wahyu, revisi PP pendirian Bulog sudah selesai dibahas dan tengah dalam proses meminta paraf dari sejumlah kementerian yang berkaitan dengan penugasan Bulog.
Setelah para menteri memparaf PP tersebut, baru nanti akan diserahkan ke Presiden untuk diparaf. Bulog berharap, PP perubahan ini dapat segera terbit pada akhir Mei 2016. Dengan begitu, Bulog bisa bergerak cepat untuk menstabilkan harga pangan di luar beras.
Perkuat infrastruktur
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menambahkan, mulai tahun ini, Bulog akan melakukan ekspansi usaha guna menyambut tugas baru tersebut.
Salah satu yang diperbaiki adalah infrastruktur, mulai dari perbaikan infrastruktur pasca panen, pengering, cold storage, silo, dan gudang. Pembangunan infrastruktur ini ditargetkan mulai berlaku tahun ini dan selesai awal tahun 2017. "Kualifikasi infrastruktur ini juga harus sesuai tuntutan," tutur Djarot.
Untuk pembiayaan infrastruktur ini, Bulog berencana memakai dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun ini yang sebesar Rp 2 triliun. Selanjutnya, Bulog akan menambah dana internal sebesar Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar.
Jika dana PMN tahun ini belum bisa cair, Bulog akan meminta perubahan alokasi PMN tahun 2015 yang kini sudah cair, menjadi modal investasi. Sedianya, PMN 2015 digunakan untuk modal kerja.
Djarot menyatakan, lebih mudah mencari modal kerja daripada modal investasi. Untuk tahap pertama, ungkap Djarot, Bulog membutuhkan dana segar Rp 2,3 triliun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang turut hadir dalam perayaan Ulang Tahun Bulog ke-49 mendorong agar Bulog terus meningkatkan penyerapan gabah dan beras selama musim panen raya. Kendati begitu, ia mengingatkan bahwa penyerapan Bulog hanya bisa optimal bila produksi padi meningkat di lapangan.
Karena itu, Bulog tidak bisa serta merta disalahkan bila pasokan beras berkurang dan penyerapan minim. Sebab, bagaimana pun, tugas utama Bulog hanya menjaga stabilitas harga dan mendistribusikannya ke masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
