kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.482.000   11.000   0,75%
  • USD/IDR 15.490   -65,00   -0,42%
  • IDX 7.496   -47,74   -0,63%
  • KOMPAS100 1.161   -10,37   -0,89%
  • LQ45 930   -7,66   -0,82%
  • ISSI 225   -1,75   -0,77%
  • IDX30 479   -4,07   -0,84%
  • IDXHIDIV20 576   -4,59   -0,79%
  • IDX80 132   -1,10   -0,82%
  • IDXV30 142   -0,97   -0,68%
  • IDXQ30 160   -1,14   -0,70%

Cegah Penurunan Devisa, Pemerintah Harus Berjuang di WTO Terkait BMI Biodiesel


Kamis, 24 Agustus 2023 / 11:18 WIB
Cegah Penurunan Devisa, Pemerintah Harus Berjuang di WTO Terkait BMI Biodiesel
ILUSTRASI. Cegah Penurunan Devisa, Pemerintah Harus Berjuang di WTO Terkait BMI Biodiesel


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia  (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha mengingatkan, pemerintah harus berjuang keras di Word Trade Organization(WTO) untuk melobi Uni Eropa (UE) terkait pengenaan bea masuk imbalan (BMI) biodiesel.

“Lobi tersebut harus dilakukan secara terukur dan berani karena imbas dari kebijakan itu adalah turunnya devisa ekspor Indonesia dan nasib jutaaan petani yang makin terpuruk,” kata Eugenia dalam keterangannya, Rabu (23/8).

Menurut Eugenia, perjuangan pada perundingan tingkat internasional di WTO harus terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh kemampuan lobi terbaik.
Apalagi, UE telah memberlakukan BMI di kisaran 8%-18% sejak 2019.

Baca Juga: Lagi, Uni Eropa Selidiki Perdagangan CPO Dari Indonesia, Ini Penyebabnya

Pengenaan BMI itu menimbulkan kerugian serius terhadap industri Indonesia, khususnya setelah perekonomian dunia mulai bergerak pascapandemi Covid-19
“Indonesia sendiri menilai proses penyelidikan dan pengenaan BMI tersebut inkonsisten terhadap aturan WTO,” ujar Eugenia.

Di sisi lain, Eugenia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan produksi sawit di dalam negeri, sehingga harga biodiesel bisa kompetitif setara harga solar.
“Ini penting agar kedepan, biodiesel tidak perlu lagi terus menerus disubsidi lagi dari dana yang dikelola oleh BPDPKS,” kata Eugenia.

Eugina juga menyarankan pentingnya melakukan diversifikasi penggunaan sawit sebagai bahan bakar di dalam negeri. 

“Penciptaaan  biobensin mungkin bisa menjadi alternatif, sehingga dengan mudah kita mengendalikan suplai biodiesel ke UE,” kata Eugenia.

Jika ini bisa direalisasikan, kedepan, Indonesia tidak khawatir dengan pembatasan biodiesel ke Eropa karena pasokannya terserap penuh di dalam negeri.
Hal lainnya yang diperlukan adalah membangun bursa sawit Indonesia yang mapan. 

Baca Juga: Eropa Kembali Menjegal Ekspor CPO Indonesia

“Selama ini, bursa sawit hanya sebatas retorika saja dan belum terealisasi. Selama Eropa menguasai pasar  derivatif sawit melalui bursa Roterdam, maka keberhasilan Indonesia untuk mengendalikan perdagangan sawit tidak sepenuhnya berhasil,”kata Eugenia.

Seperti diketahui, pada 15 Agustus 2023 lalu, Indonesia telah mengajukan permohonan konsultasi sengketa ke WTO  terkait pengenaan bea masuk imbalan (BMI) biodiesel oleh UE

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES)

[X]
×