kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.522.000   5.000   0,20%
  • USD/IDR 18.283   61,00   0,33%
  • IDX 5.300   -44,60   -0,83%
  • KOMPAS100 684   -6,60   -0,96%
  • LQ45 547   -2,88   -0,52%
  • ISSI 169   -2,33   -1,36%
  • IDX30 310   -1,19   -0,38%
  • IDXHIDIV20 420   -0,83   -0,20%
  • IDX80 79   -0,72   -0,90%
  • IDXV30 114   -0,34   -0,30%
  • IDXQ30 105   -0,23   -0,22%

Dana Cadangan Pesangon Berlaku 2027, Dunia Usaha Soroti Beban ke Industri


Senin, 16 November 2026 / 13:39 WIB
Dana Cadangan Pesangon Berlaku 2027, Dunia Usaha Soroti Beban ke Industri
ILUSTRASI. Dunia usaha meminta pemerintah berhati-hati dalam merancang mekanisme Dana Cadangan Pesangon(KONTAN/Cheppy A. Muchlis)


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dunia usaha meminta pemerintah berhati-hati dalam merancang mekanisme Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang ditargetkan mulai berlaku paling lambat 2027. Sejumlah asosiasi menilai kebijakan tersebut perlu dirancang agar tidak menambah tekanan terhadap arus kas, daya saing industri, dan penciptaan lapangan kerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, penerapan DCP perlu diharmonisasikan dengan berbagai program perlindungan pekerja yang sudah berjalan. Saat ini, perusahaan telah menanggung sejumlah kewajiban seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga program dana pensiun yang dimiliki sejumlah perusahaan.

Menurut Shinta, pemerintah perlu memastikan DCP tidak menciptakan tumpang tindih kewajiban bagi perusahaan.

"Kuncinya adalah memastikan harmonisasi antara UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, dan UU Ketenagakerjaan agar pengaturan DCP tidak menimbulkan tumpang tindih kewajiban maupun ketidaksinkronan antarskema pelindungan pekerja," ujar Shinta kepada Kontan, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: Akan Ada Dana Cadangan Pesangon, Pengusaha Garmen Khawatirkan Soal Ini

Selain itu, kewajiban penyetoran DCP secara berkala berpotensi mempengaruhi likuiditas, modal kerja, dan kemampuan investasi perusahaan. Dampaknya dinilai tidak akan seragam antar sektor maupun antar perusahaan.

Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai kewajiban menyetor DCP sejak awal hubungan kerja berpotensi menambah tekanan terhadap arus kas perusahaan.

Menurut Erwin, perusahaan selama ini sudah memiliki berbagai kewajiban ketenagakerjaan, mulai dari pembayaran upah, tunjangan hari raya (THR), iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, hingga pesangon atau kompensasi.

"Apabila DCP menjadi kewajiban tambahan tanpa memperhitungkan kewajiban yang sudah ada, maka terjadi peningkatan kebutuhan modal kerja. Dampaknya bisa berupa berkurangnya ruang perusahaan untuk melakukan investasi, ekspansi, dan perekrutan tenaga kerja baru," kata Erwin kepada Kontan, Senin (16/11/2026).

Kadin juga menyoroti kesiapan sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, garmen, furnitur, serta industri manufaktur dengan jumlah tenaga kerja besar.

Sebagai ilustrasi, Erwin menyebut perusahaan dengan 10.000 pekerja dan rata-rata upah Rp 5 juta per bulan memiliki total pengeluaran upah sekitar Rp 50 miliar per bulan. Apabila terdapat kewajiban DCP sebesar 3% dari upah, maka kebutuhan tambahan dana mencapai sekitar Rp 1,5 miliar per bulan atau Rp 18 miliar per tahun.

Erwin menegaskan, angka 3% tersebut hanya simulasi dan bukan besaran setoran yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, industri tekstil dan garmen juga mengingatkan aspek daya saing. Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, industri tekstil dan garmen merupakan sektor padat karya yang tengah menghadapi persaingan ketat di pasar domestik maupun global.

"Kami di AGTI sedang mereview kebijakan ini. Berhubung ekosistem garmen dan tekstil adalah padat karya dan saat ini pasar lokal dan global, pasar pakaian jadi dan tekstil, perlu ditekankan daya saing karena kompetisi kita dengan bangsa lain yang memproduksi produk sejenis," ujar Anne kepada Kontan, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: Produktivitas dan Efisiensi Operasional Buma Internasional Meningkat

Anne khawatir kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja justru menjadi beban tambahan yang menggerus daya saing industri nasional.

"Jangan sampai kebijakan ini yang seyogianya dibuat untuk melindungi pekerja, malah jadi anomali dengan kurangnya daya saing tekstil dan garment dibanding negara lain sehingga sektor ini terkontraksi dan mengecil," katanya.

Menurut Anne, jika industri mengalami kontraksi, tujuan perlindungan pekerja dalam jangka panjang justru berisiko tidak tercapai karena keberlangsungan industri berkaitan langsung dengan ketersediaan lapangan kerja.

Tak hanya soal DCP, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah membenahi akar persoalan yang dapat memicu PHK.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja dan keselamatan pekerja, terutama di sektor padat karya. Namun, kebijakan ketenagakerjaan juga perlu berjalan beriringan dengan kebijakan industri dan perdagangan.

"Pemerintah juga harus antisipasi terhadap lonjakan PHK akibat pasar domestik dibanjiri oleh impor dumping. Dengan banjirnya produk impor, pastinya pabrik tidak bisa bersaing dan berujung pada PHK. Maka, akar masalahnya dulu yang harus dibenahi, baru kita bisa bicara tata kelola pekerja dan industri," ujar Farhan kepada Kontan, Senin (16/11/2026).

Farhan mengatakan, APSyFI hingga kini belum dilibatkan dalam pembahasan kebijakan tersebut. Menurut dia, persoalan industri perlu dilihat secara menyeluruh agar kebijakan perlindungan pekerja tidak justru memperbesar tekanan terhadap dunia usaha.

Perlu Kajian dan Transisi

Sebelumnya, Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur perusahaan wajib menyiapkan dan menyetorkan DCP kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, DCP merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja agar tetap memperoleh hak pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Indah, kebutuhan DCP akan diperhitungkan sejak pekerja mulai dikontrak, termasuk pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dana tersebut nantinya disetor kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola DCP masing-masing perusahaan.

Baca Juga: Apindo Wanti-Wanti Dana Cadangan Pesangon, Ini Risiko bagi Perusahaan

Kemnaker menargetkan mekanisme DCP mulai berlaku paling lambat pada 2027. UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan masa transisi maksimal satu tahun untuk menyiapkan lembaga pengelola dana tersebut.

Di sisi dunia usaha, Apindo meminta pemerintah melakukan kajian dampak dan harmonisasi dengan sistem jaminan sosial yang telah berjalan sebelum aturan pelaksanaan DCP ditetapkan.

Kadin juga mendorong agar besaran setoran ditetapkan secara proporsional dan berbasis perhitungan aktuaria. Penerapan secara bertahap dinilai diperlukan agar perusahaan dapat menyesuaikan perencanaan keuangan, sistem penggajian dan pengelolaan arus kas.

Sementara itu, AGTI dan APSyFI menekankan pentingnya menjaga daya saing industri agar kebijakan perlindungan pekerja tidak justru berujung pada kontraksi industri dan peningkatan PHK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Video Terkait



TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×