Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti rencana kewajiban perusahaan menyetor Dana Cadangan Pesangon (DCP) sejak awal hubungan kerja. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap arus kas dan kebutuhan modal kerja perusahaan.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, Kadin pada prinsipnya mendukung kebijakan yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan hak pekerja, termasuk pembayaran pesangon dan kompensasi ketika hubungan kerja berakhir.
Namun, menurut dia, kemampuan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban tersebut juga perlu menjadi pertimbangan. Apalagi, perusahaan selama ini telah menanggung berbagai kewajiban ketenagakerjaan, mulai dari pembayaran upah, tunjangan hari raya (THR), iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, hingga kewajiban pesangon atau kompensasi.
"Kewajiban menyetor Dana Cadangan Pesangon sejak awal hubungan kerja berpotensi menambah tekanan terhadap arus kas perusahaan, terutama apabila dana tersebut harus ditempatkan secara rutin pada lembaga tertentu dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan operasional," ujar Erwin kepada Kontan, Senin (16/11/2026).
Baca Juga: Produktivitas dan Efisiensi Operasional Buma Internasional Meningkat
Erwin mengatakan, apabila DCP menjadi kewajiban tambahan tanpa memperhitungkan kewajiban yang sudah ada, kebutuhan modal kerja perusahaan akan meningkat. Kondisi tersebut dapat mengurangi ruang perusahaan untuk melakukan investasi, ekspansi maupun perekrutan tenaga kerja baru.
Tekanan tersebut dinilai semakin besar bagi sektor padat karya yang memiliki jumlah pekerja besar dan margin usaha relatif terbatas. Erwin menyebut sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, garmen, furnitur, serta industri manufaktur perlu mendapat perhatian khusus.
Sebagai ilustrasi, perusahaan dengan 10.000 pekerja dan rata-rata upah Rp 5 juta per bulan akan memiliki total pengeluaran upah sekitar Rp 50 miliar per bulan. Jika nantinya terdapat kewajiban setoran DCP sebesar 3% dari upah, maka perusahaan harus menyediakan tambahan dana sekitar Rp 1,5 miliar per bulan atau Rp 18 miliar per tahun.
Erwin menegaskan, angka 3% tersebut hanya merupakan simulasi dan belum menjadi besaran setoran yang ditetapkan pemerintah. Namun, ilustrasi tersebut menunjukkan besarnya potensi kebutuhan likuiditas apabila DCP diterapkan.
"Kita tentu tidak ingin kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja justru menimbulkan tekanan yang menghambat perekrutan, mendorong pengurangan tenaga kerja, atau melemahkan daya saing industri nasional," katanya.
Karena itu, Kadin meminta penerapan DCP paling lambat pada 2027 mempertimbangkan kesiapan masing-masing sektor, kondisi keuangan perusahaan, serta kemampuan industri menghadapi persaingan global.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu menetapkan besaran setoran secara proporsional dan berdasarkan perhitungan aktuaria. Kajian juga perlu mempertimbangkan struktur biaya tenaga kerja dan kewajiban pesangon yang sudah berlaku agar tidak terjadi pembebanan ganda.
Baca Juga: Apindo Wanti-Wanti Dana Cadangan Pesangon, Ini Risiko bagi Perusahaan
Kadin juga mendorong penerapan DCP dilakukan secara bertahap. Perusahaan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan perencanaan keuangan, sistem penggajian dan pengelolaan arus kas. Masa transisi yang lebih panjang juga dinilai perlu dipertimbangkan bagi perusahaan padat karya dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Di sisi lain, mekanisme pengelolaan dana harus transparan, profesional dan akuntabel. Pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai kepemilikan dana, mekanisme pencairan, pengawasan hingga perlindungan terhadap risiko investasi. Termasuk, bagaimana hasil pengembangan dana tersebut diperhitungkan terhadap kewajiban perusahaan kepada pekerja.
Kadin juga meminta pemerintah melakukan harmonisasi DCP dengan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah berjalan. Hal ini penting agar perusahaan tidak menghadapi sejumlah skema perlindungan dengan tujuan yang saling tumpang tindih.
Sebelumnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur perusahaan wajib menyiapkan dan menyetorkan DCP kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, DCP merupakan bentuk perlindungan agar pekerja tetap memperoleh hak pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Indah, kebutuhan DCP diperhitungkan sejak pekerja mulai dikontrak, termasuk pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dana tersebut nantinya disetor kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola DCP masing-masing perusahaan.
Kemnaker menargetkan mekanisme DCP mulai berlaku paling lambat pada 2027. UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan masa transisi maksimal satu tahun untuk menyiapkan lembaga pengelola dana tersebut.
Erwin menambahkan, pemerintah perlu melibatkan pengusaha dan pekerja dalam pembahasan desain DCP melalui dialog tripartit. Menurut dia, kebijakan tersebut harus disusun berdasarkan data dan kajian dampak ekonomi agar perlindungan pekerja dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan perusahaan.
"Pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu memastikan hak pekerja terlindungi, perusahaan tetap sehat, dan kesempatan kerja terus bertambah. Jangan sampai perlindungan terhadap pekerja yang sudah bekerja justru mengurangi kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)