Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
Jadi urutan alokasi dana BPDP-KS kalau mengacu pada tujuan awal pendiriannya sehingga DPR mengeluarkan persetujuan adalah peremajaan sawit rakyat, pelatihan dan pengembangan SDM petani, penelitian dan pengembangan, promosi , dukungan sarana dan prasarana dan terakhir biodiesel.
“Jadi BPDP-KS harus kembali ke khitahnya yaitu pembiayaan lebih banyak ke hulu untuk peremajaan, pelatihan dan pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan yang membuat produktivas petani naik. Setelah itu tercapai petani naik kelas sehingga bisa menggunakan kredit komersial. Jadi tidak ada lagi skim khusus atau dana pemerintah membiayai petani,” katanya.
Baca Juga: Petani memperoleh manfaat dari dana pungutan sawit yang dikelola BPDPKS
Dana BPDP-KS dibanding luas kebun kelapa sawit rakyat kecil sekali, sehingga jangan terjebak semuanya tergantung pada pendanaanya. Tahun 2013 Herman juga ikut melahirkan UU nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, salah satu pasalnya adalah mempermudah petani mengakses dana perbankan.
“Jadi dana BPDP-KS harus jadi stimulus saja untuk peningkatan produktivitas. Dalam jangka panjang petani naik kelas masuk dalam ekosistem komersial,” kata Herman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
