Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
Sayangnya, Mukhtasor menekankan draft revisi Permen ESDM saat ini mengabaikan amanat PP tersebut, sehingga membuka pintu masalah dimana potensi kemampuan APBN justru akan menguap, karena APBN pada akhirnya terdampak beban kompensasi biaya penyimpanan listrik yang dialihkan dari tanggungjawab pemasang PLTS Atap menjadi beban PLN.
"Padahal dengan strategi memperkuat industri rantai pasok solar cell, pengguna PLTS Atap bisa tetap diuntungkan dengan tersedianya produk PLTS dalam negeri yang memenuhi standar dengan harga yang lebih murah. Hal ini dimungkinkan karena dukungan pemerintah dan realokasi dana APBN menjadi insentif, serta dukungan fiskal dan non fiskal," ujarnya.
Menurut Mukhtasor, draft revisi Permen ESDM tersebut justru kontra produktif atau bertentangan dengan strategi pengembangan industri nasional solar cell yang diamanatkan PP No. 14/2015. Ketika fasilitasi dan insentif belum dilaksanakan, captive market belum diamankan, namun revisi Permen tersebut disahkan, maka pertumbuhan permintaan soal cell akan jatuh pada perangkap importir partikelir, tanpa nilai tambah pada industri nasional.
Ini artinya, draft revisi Permen juga bertentangan dengan PP No. 79/2014, bahwa energi adalah modal pembangunan, dimana pembangunan energi harus diarahkan salah satunya untuk menciptakan nilai tambah nasional.
Selanjutnya: Kementerian ESDM berniat perbaiki neraca migas sebelum terbitkan rencana induk
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
