Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Langkah Pertamina melakukan pendataan pembeli solar dan pertalite dengan strategi digitalisasi melalui aplikasi dinilai tepat untuk mengendalikan penyaluran BBM subsidi. Kabarnya hanya mobil dengan mesin 1.500 cc ke bawah dan motor 150 cc ke bawah yang berkah mendapatkan BBM Subsidi.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati menjelaskan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 telah berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat, sehingga tren penjualan BBM dan LPG ikut naik.
Bila tren ini terus berlanjut, maka diprediksi Pertalite dan Solar akan melebihi kuota yang ditetapkan Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah sedang melakukan revisi dari Perpres No.191 tahun 2014, khususnya mengenai kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi.
Menurut Nicke, Pertamina harus menjaga kuota BBM bersubsidi, agar tidak over kuota. Apalagi berdasarkan data Kementerian Keuangan, sebanyak 40% penduduk miskin dan rentan miskin hanya mengkonsumsi 20% BBM, tetapi 60% teratas mengkonsumsi 80% BBM Subsidi.
"Pertamina harus memastikan bahwa BBM Subsidi dipergunakan oleh segmen masyarakat yang berhak dan kendaraan yang sesuai ketentuan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Sesuai Roadmap Pertamina, saat ini merupakan tahap pendaftaran dan pendataan yang berhak. Karenanya, mulai 1 Juli 2022, Pertamina membuka pendaftaran kendaraan bagi yang berhak mengkonsumsi BBM Bersubsidi. Pendaftaran dilakukan melalui tiga cara yakni Website subsiditepat.mypertamina.id, aplikasi MyPertamina, dan bisa datang langsung ke SPBU. Adapun implementasi selanjutnya akan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan Pemerintah.
Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik berpendapat, penggunaan MyPertamina bisa efektif mengendalikan subsidi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mampu untuk membeli BBM nonsubsidi yang lebih ramah lingkungan.
“Bagus yang dilakukan Pertamina. Memang harus dibatasi, kan kalau tidak, siapa yang mau nanggung?,” ujar Agus dalam keterangannya, Selasa (10/7).
Menurut Agus, klasifikasi kendaraan yang berhak membeli solar dan pertalite di SPBU Pertamina hingga kini belum terang. Strategi digitalisasi melalui aplikasi yang dilakukan Pertamina positif untuk bank data. “Tapi itu (pembeli solar dan pertalite) harus ada klasifikasinya. Itu yang ditunggu,” ujarnya.
Pemerintah saat ini menggodok revisi Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Revisi Perpres 191/2014 beserta petunjuk teknis pembelian BBM subsidi diproyeksikan rampung dalam waktu dekat.
Dalam aturan baru Perpres, penyaluran BBM jenis solar dan pertalite akan dibatasi. Hanya kendaraan tertentu yang berhak membeli solar dan pertalite. Hal ini dilakukan agar kuota BBM subsidi tidak jebol, apalagi Badan Anggaran DPR tidak memberikan rekomendasi penambahan kuota pertalite dan solar.
Padahal jika tidak ditambah, kuota untuk kedua BBM tersebut akan jebol. Badan Anggaran malah memberikan kesempatan kepada Pertamina membangun sistem baik lewat MyPertamina atau dengan sidik jari. “Kalau tidak ada pembatasan kendaraan seperti sekarang banyak pelanggaran. Harusnya aparat penegak hukum bertindak, itu kan melanggar hukum,” ujarnya.
Sejak 1 Juli 2022, Pertamina membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan kendaraannya sebagai pengguna pertalite maupun solar subsidi. Sosialisasi juga terus dilakukan dalam berbagai saluran informasi.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perusahaan mengendalikan kuota volume kedua BBM tersebut. APBN 2022 menetapkan kuota solar ditetapkan 15,1 juta KL dan pertalite 23,05 juta kl. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR pada Mei lalu, Menteri ESDM mengusulkan penambahan kuota solar 2022 menjadi 17,5 juta KL dan pertalite jadi 28 juta kl.
Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Anggota Komisi VI DPR, mengatakan pihaknya mendukung sosialisasi penggunaan aplikasi MyPertamina. Apalagi esensi dari penggunaan aplikasi MyPertamina adalah ingin memeratakan keadilan subsidi BBM.
“Pertamina fokus pada aplikasinya it’s OK, tetapi harus ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, bukan hanya oleh Pertamina,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah. Hal ini agar sosialisasi yang dilakukan dapat diterima hingga masyarakat di tingkat bawah.
“Ini harus dilakukan secara konsisten terus menerus. Kalau perlu di semua kantor desa, di semua aula desa, atau dimanapun, tempelin saja informasi-informasi tentang subsidi. Itu akan lebih mempermudah,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
