Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini
JAKARTA. Dewan Energi Nasional (DEN) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu melakukan sinergi dengan perusahaan produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) agar mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) bisa beroperasi pada tahun 2019.
Selain bersinergi dengan PLN, DEN juga berharap ada dukungan penuh dari pemerintah melancarkan proyek listrik milik swasta. Seperti diketahui, pada awal pencanangan, sekitar 80% proyek pembangkit 35.000 MW akan dibiayai anggaran negara. Namun saat ini lebih dari 60% proyek 35.000 MW berasal dari swasta.
Syamsir Abduh, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), menyampaikan target pembangkit listrik sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) diantaranya terpenuhinya kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 sebesar 115.000 MW dan pada tahun 2030 sebesar 430.000 MW.
Syamsir menekankan bahwa secara eksplisit program kelistrikan 35.000 MW tidak disebutkan dalam KEN. "Kebijakan nasional harus terintegrasi. Tugas IPP kan membangun pembangkit , tapi kalau transmisinya belum selesai, bagaimana? Itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan PLN. Leadership commitment sangat perlu," tandas Syamsir, dalam diskusi Kelistrikan di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (26/1).
Ali Ahmudi, Ketua Pokja Pengkajian Energi, SDA, Lingkungan dan Perubahan Iklim ILUNI Universitas Indonesia menambahkan, dalam program kelistrikan 35.000 MW pemerintah sudah berharap swasta menjadi tulang punggung. "Kalau pemerintah sudah menyerahkan ke swasta, seharusnya pemerintah memberikan ‘jalan tol’ ke swasta untuk merealisasikan hal itu," kata dia.
Sejauh ini, Ali mendapat kabar bahwa sejumlah investor mengeluhkan pasokan listrik yang ada karena kurang dapat diandalkan, mengingat listrik merupakan infrastruktur vital bagi keberlanjutan produksi. "Di sini sinergi antara PLN dan pembangkit listrik terintegrasi perlu terjalin erat. Pembangkit listrik yang terintegrasi perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan PLN karena menjadi tumpuan bagi pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sedang digalakkan pemerintah," kata Ali.
Kehadiran pembangkit listrik terintegrasi dengan kawasan industri terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan keandalan sistem PLN setempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka sentra ekonomi baru seperti di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tetap menargetkan proyek 35.000 MW tercapai pada 2019. Padahal sebelumnya, Kementerian ESDM menurunkan target tersebut menjadi 19.700 MW. "Bagi investor dan stakeholders, kesimpangsiuran target dari pemerintah ini memperlihatkan pemerintah tidak satu suara, " kata Ali.
Ali juga mengatakan ikonsistensi juga jelas terlihat di kalangan regulator teknis yang sebenarnya menjadi pembantu Presiden dalam mewujudkan target pemerintah. Hal itu terlihat dari keinginan Presiden Jokowi yang berupaya mengundang secara luas partisipasi swasta dalam mendukung program 35.000 MW.
Di sisi lain Kementerian ESDM dan PLN justru terkesan membatasi peran swasta dengan adanya regulasi denda bagi pembangkit listrik swasta serta tertundanya PPA pembangkit listrik Jawa I dan PPA pembangkit listrik untuk kawasan industri Kendal.
Ali mengatakan listrik merupakan infrastruktur vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, pemerataan industri yang berdampak lanjutan bagi penciptaan lapangan kerja dan ekonomi daerah. Karena itu, harmonisasi sinergi antara PLN dan produsen listrik swasta perlu ditingkatkan guna mengejar target 35.000 MW. Jangan ada lagi stigma kontestasi antara PLN dan produsen listrik swasta.
"PLN jangan menganggap produsen listrik swasta sebagai saingan, tapi lebih kepada mitra usaha yang perlu bersinergi mengejar target 35 ribu MW," ujar Ali.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia per awal Desember 2016 mencapai 57.845 MW. Dari jumlah itu, PLN menguasai 70% atau 40.065 MW, disusul independent power producer (IPP) 21% atau 12.954 MW, pembangkit listrik terintegrasi dengan kawasan industri (private power utility/PPU) sebesar 4,2% atau 2.434 MW, dan IO non-BBM 4% atau 2.392 MW.
Dia menilai, saat ini PLN terkesan tidak ikhlas dalam bersinergi dengan produsen listrik swasta, padahal partisipasi swasta dibutuhkan untuk mengejar target 35 ribu MW. Untuk mengejar pertumbuhan investasi terutama di kawasan industri, dibutuhkan pasokan listrik yang berkualitas dan andal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
