Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pembentukan cadangan minyak bersama atau joint oil stockpiling di kawasan ASEAN dinilai dapat memperkuat ketahanan energi regional. Namun, realisasi kerja sama tersebut membutuhkan kepastian regulasi, terutama terkait mekanisme pengelolaan dan pengakuan cadangan minyak di Indonesia.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Unsur Pemangku Kepentingan, Muhammad Kholid Syeirazi menyatakan, kolaborasi antarnegara ASEAN untuk membangun cadangan minyak bersama merupakan langkah positif. Pasalnya, negara-negara di kawasan masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan minyak impor.
"Gejolak geopolitik, gangguan jalur perdagangan, dan volatilitas harga minyak global adalah masalah bersama bagi ketahanan energi kawasan, yang perlu solusi kolaboratif," katanya kepada Kontan, Selasa (17/11/2026).
Menurut Kholid, skema joint oil stockpiling berpotensi menekan biaya penyediaan cadangan minyak melalui pemanfaatan bersama infrastruktur dan kapasitas penyimpanan antarnegara.
Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan, terutama terkait kepastian kepemilikan cadangan, pembiayaan, kewenangan pengelolaan, hingga hak akses terhadap persediaan minyak ketika terjadi krisis.
Baca Juga: Industri Pencetakan Uang Global Didorong Beradaptasi dengan Teknologi
Sebagai informasi, Indonesia disebut tengah menjajaki kerja sama dengan Thailand dan Filipina untuk mengembangkan cadangan minyak di kawasan Asia Tenggara.
Melansir The Straits Times, PNOC Exploration Corporation milik pemerintah Filipina telah menandatangani dua surat pernyataan niat atau Letter of Intent (LoI) secara terpisah dengan perusahaan asal Indonesia dan Thailand dalam ASEAN Business and Investment Summit pada 13 November 2026.
Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari penjajakan proyek percontohan yang memungkinkan Filipina mengakses cadangan minyak di kedua negara ketika terjadi kondisi darurat.
Proyek percontohan ini akan menggunakan skema oil ticketing. Dalam mekanisme tersebut, penjual sepakat menyediakan atau mencadangkan sejumlah volume minyak bagi pembeli dengan imbalan biaya tertentu. Dengan demikian, pembeli tetap memiliki hak akses terhadap pasokan minyak meskipun terjadi krisis.
Terkait hal tersebut, Kholid menyoroti Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE). Menurutnya, beleid tersebut masih menempatkan CPE sepenuhnya dalam kendali pemerintah.
"Skema oil ticketing, dalam beleid CPE eksisting, tidak bisa dianggap CPE," imbuhnya.
Padahal, Kholid menggarisbawahi bahwa berdasarkan standar International Energy Agency (IEA), cadangan penyangga energi dapat berasal dari minyak milik swasta yang terikat perjanjian dengan pemerintah.
Baca Juga: Budidaya Ikan Bisa Tambah Produksi 1,2 Juta Ton, Pengusaha Khawatir Kelebihan Pasokan
Oleh karena itu, ia mendorong revisi Perpres Nomor 96 Tahun 2024 agar cakupan definisi CPE dapat diperluas dan mengakomodasi skema kerja sama dengan badan usaha maupun negara lain.
"Kolaborasi ASEAN perlu memperjelas hak dan kewajiban: siapa yang membiayai persediaan, yang menanggung biaya penyimpanan, yang menetapkan harga, dan siapa yang menentukan prioritas penggunaan ketika beberapa negara mengalami krisis secara bersamaan," tegas Kholid.
Selain kepastian regulasi, Kholid menilai Indonesia juga perlu memperkuat infrastruktur penyimpanan minyak melalui pembangunan fasilitas storage berskala besar bersama negara lain. Kerja sama pemanfaatan atau penyewaan fasilitas penyimpanan milik badan usaha juga dapat menjadi alternatif.
Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki infrastruktur penyimpanan minyak dan bahan bakar minyak (BBM) yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk fasilitas yang terintegrasi dengan kilang dan terminal BBM.
"Namun, kapasitas penyimpanan nasional masih relatif terbatas. Untuk menopang CPE, sebagaimana mandat Perpres CPE 96/2024 saja tidak cukup," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)