kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.515.000   -7.000   -0,28%
  • USD/IDR 18.261   -17,00   -0,09%
  • IDX 5.342   20,63   0,39%
  • KOMPAS100 690   3,48   0,51%
  • LQ45 554   2,66   0,48%
  • ISSI 169   0,70   0,42%
  • IDX30 314   1,73   0,55%
  • IDXHIDIV20 426   1,45   0,34%
  • IDX80 80   0,35   0,44%
  • IDXV30 116   0,52   0,45%
  • IDXQ30 106   0,57   0,54%

Di Tengah Polemik Relokasi Badak Jawa, Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang


Selasa, 17 November 2026 / 12:27 WIB
Di Tengah Polemik Relokasi Badak Jawa, Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
Kementerian ESDM tetapkan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, seb (Istimewa/dok)


Reporter: Alya Fathinah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penetapan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi sorotan di tengah polemik rencana pemindahan sebagian populasi badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 itu ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam area yang ditetapkan sebagai WUP. Sementara itu, kawasan daratan TNUK tidak tercantum sebagai wilayah pertambangan.

Baca Juga: Kementerian ESDM Pastikan Izin Tambang Ilegal di Nabire Sudah Dicabut

Keputusan tersebut menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Dalam diktum ketiga, pemerintah menyebutkan bahwa WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Cakupannya meliputi pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, hingga batuan.

Sementara itu, WPR menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat. Adapun WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruhnya setelah status wilayah tersebut diubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

Meski demikian, penetapan seluruh kategori wilayah pertambangan tersebut harus memperhatikan kriteria dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Pendidikan Berkualitas Jadi Fokus Pengembangan Talenta di Wilayah Tambang

"Penetapan WUP menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan WIUP sesuai kewenangannya," demikian salah satu ketentuan dalam keputusan tersebut.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Dalam keputusan terbaru itu, penetapan WUP, WPR, dan WPN juga dimungkinkan untuk diubah satu kali dalam kurun waktu lima tahun melalui Keputusan Menteri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×