Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum meminta dukungan insentif tarif listrik untuk mendukung ekspansi usahanya.
Asal tahu saja, saat ini Inalum baru mampu memproduksi sekitar 250.000 ton alumunium per tahun, sedangkan kebutuhan aluminium dalam negeri telah mencapai sekitar 800.000 ton per tahun.
Untuk itu, saat ini Inalum akan mengerek produksi melalui peningkatan teknologi tungku peleburan (upgrading pot) pada fasilitas peleburan alumunium di Sumatera Utara.
Baca Juga: Bos MIND ID Buka-Bukaan Soal Hasil Keuntungan dari Divestasi Freeport Indonesia
Dalam catatan Inalum sebelumnya, lewat peningkatan teknologi tungku peleburan di Potline 1 sebanyak 170 tungku diharapkan kapasitas produksi dapat meningkat sebesar 25.000 ton aluminium per tahun.
Proses pot upgrading di fasilitas peleburan alumunium di Sumatera Utara direncanakan akan segera memasuki masa commercial operation date (COD) pada kuartal IV 2023. Sejauh ini pekerjaan konstruksi sudah mencapai 73,5%.
Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menjelaskan, Inalum memiliki rencana besar ekspansi. Untuk mendukung ini, MIND ID telah melaksanakan koordinasi dengan PT PLN membicarakan dukungan kelistrikan untuk pemenuhan energi ke Inalum maupun PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).
Misalnya untuk Inalum, Hendi menyampaikan, PLN akan mendukung pasokan listrik dengan mengalihkan kelebihan tenaga listrik (excess power) melalui terobosan pembangunan jaringan sepanjang 16 kilometer melalui metode short cut.
“Jadi nantinya listrik PLN akan langsung masuk ke jaringan di Asahan, tidak melalui jalur tegangan tinggi yang rencananya baru akan dibangun (PLN),” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (24/11).
Baca Juga: Inalum dan EGA Mengggarap Potensi Penggunaan Teknologi Aluminium di Kuala Tanjung
Selain jaringan, Inalum juga meminta supaya bisa mendapatkan insentif tarif listrik untuk mendukung ekspansinya. Namun, Hendi menjelaskan, PLN memiliki keterbatasan wewenang perihal tarif listrik. Sebab tarif listrik sudah diatur di dalam Peraturan Menteri ESDM.
Supaya tidak mengubah peraturan yang sudah ada, Hendi mengusulkan agar dibuat Peraturan Presiden (Perpres) di mana skema kompensasi untuk PLN dapat dialokasikan untuk selisih tarif listrik yang dibutuhkan Inalum.
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menerima usulan tersebut karena ekspansi yang akan dilakukan Inalum merupakan kondisi khusus. Di saat yang sama pula, PLN sedang mengalami kelebihan tenaga listrik.
“Ini akan dicarikan formulasi tanpa melanggar hukum yang sudah ada,” ujarnya dalam kesempatan yang sama. Menurutnya harus ada terbosan terhadap hal-hal yang memerlukan dukungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
