kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.263   97,00   0,53%
  • IDX 5.227   112,46   2,20%
  • KOMPAS100 675   16,02   2,43%
  • LQ45 540   13,52   2,57%
  • ISSI 168   3,36   2,04%
  • IDX30 305   8,02   2,70%
  • IDXHIDIV20 414   11,30   2,81%
  • IDX80 78   1,85   2,43%
  • IDXV30 112   2,26   2,06%
  • IDXQ30 103   2,60   2,59%

DPR dan Kementerian ESDM Bahas Kelanjutan RUU Energi Baru Terbarukan Pada April 2024


Rabu, 20 Maret 2024 / 06:45 WIB
DPR dan Kementerian ESDM Bahas Kelanjutan RUU Energi Baru Terbarukan Pada April 2024
ILUSTRASI. Komisi VII DPR akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian ESDM mengenai pembahasan RUU EBET.


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) saat ini masih terus dibahas di Panitia Kerja (Panja) Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang terbaru, Komisi VII DPR akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai pembahasan RUU EBET.

RUU yang akan mengatur tentang transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan ini akan dibahas kembali pada awal April 2024.

"Kalau tidak ada halangan awal April sebelum reses, kami akan melakukan konsinyering [pertemuan]," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, (19/3).

Eddy mengungkapkan bahwa daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU EBET telah selesai dibahas. Namun, masih akan dilakukan pembahasan mengenai skema power wheeling.

Baca Juga: Kementerian ESDM Kejar Target Penyelesaian Undang-Undang EBET

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno.

"Ada beberapa topik yang perlu didalami, di antaranya amonia, hidrogen dan yang paling penting untuk dibahas adalah skema power wheeling," ungkapnya.

Isu mengenai power wheeling ini memang ramai dibahas dan menjadi pembahasan yang alot, bahkan dijadikan isu yang paling akhir dibahas antara pemerintah dan DPR.

Kementerian ESDM berencana memasukkan rincian skema power wheeling pada RUU EBET karena dianggap salah satu jalan keluar dalam memenuhi kebutuhan akan energi listrik dan energi bersih terbarukan. 

Power wheeling merupakan mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau independent power (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung terhadap masyarakat melalui jaringan transmisi PLN.

Menurut catatan KONTAN pada November 2023, Kementerian ESDM akan mengejar target rampungnya Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) pada kuartal I 2024.

Baca Juga: Parlemen dan Pengembang Dorong Skema Power Wheeling di Indonesia

Hingga saat ini beleid tersebut masih dalam proses pembahasan di Panja untuk memasukkan beberapa usulan baru dari Komisi VII DPR RI dan pemerintah.   

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, saat ini pihaknya bersama parlemen sedang menyiapkan draf Rancangan UU EBET yang diharapkan kuartal I 2024 sudah bisa diputuskan dan disahkan sebagai Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×