Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN Juni 2022, Freeport Indonesia Buka 8 Posisi Untuk S1 dan S2
Ia memisalkan, dalam empat tahun terakhir nasib peternak ayam pedaging dan petelur tak menentu. Mereka kesulitan mendapatkan pakan dan bibit, lantaran harga sangat tinggi.
Di lain sisi, mereka harus bersaing dengan perusahaan peternakan raksasa yang menjual produknya hingga pasar tradisional.
Terkait Bank PT Tabungan Negara (BTN) yang akan melakukan penambahan modal lewat rights issue, Singgih sangat mendukung.
Menurutnya, BTN memiliki enam keunggulan kompetitif yakni pemimpin pasar kredit pemilikan rumah (KPR), berfokus pada segmen konsumen menengah bawah, kredit dijamin dengan agunan properti yang bernilai tinggi, jaringan distribusinya luas, potensi KPR yang tinggi, dan manajemennya berpengalaman.
“Kami mendukung BTN untuk rights issue untuk memperkuat cadangan pembiayaan investasi. BTN harus fokus pada segmetasinya untuk pembiayaan perumahaan,” ujarnya.
Sementara itu, Budhy Setiawan Anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar mengatakan PT PLN dengan adanya penugasan pembangunan Energi Bari Terbarukan (EBT), harus kian memudahkan iklim investasi dalam pembangunan EBT.
“Energi geothermal atau energi panas bumi sangat melimpah di nusantara, begitupula matahari melimpah ruah. Harusnya sudah bisa dimanfaatkan PT PLN dalam mencukupi kebutuhan listrik nasional,” ujar Budhy.
Ia menyitir data dari Bank Dunia, hampir 40% sumberdaya panas bumi dunia, berada di Indonesia. Menurutnya, itu akan mudah bila dimanfaatkan sebagai sumberdaya listrik hingga 27.000 Megawatt.
Baca Juga: Kementerian BUMN Usul Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Indonesia Re Rp 3 Triliun
Ia mengingatkan Indonesia telah terlibat aktif sebagai salah satu negara peratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto. Bahkan pada 2016 juga meratifikasi Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan aktif mencegah terjadinya perubahan iklim.
“Tenggat waktu kita pada 2025 harus mampu menurunkan 23% emisi gas buang pada tahun 2025. Bila target tidak dipenuhi, akan menjadi beban pemerintahan selanjutnya. Isu pemanasan global menurutnya sangat sensitif pada tahun-tahun mendatang, salah satunya sanksi larangan impor produk tertentu bagi negara yang polutif,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
