/2026/10/14/1470675542.jpg "Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Harus Antisipasi Gangguan Pasokan Energi")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berjalan dua tahun pada 20 Oktober 2026 besok.
Dewan Energi Nasional (DEN) memberikan sejumlah catatan bagi kinerja sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Pemerintah perlu lebih fokus memperkuat keandalan pasokan energi nasional di tengah ancaman perubahan iklim.
Anggota DEN Saleh Abdurrahman mengatakan, komitmen pemerintah dalam merealisasikan visi ketahanan serta swasembada energi nasional sejauh ini sudah berada pada jalur yang tepat.
Menurutnya, program strategis seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp hingga percepatan implementasi bioetanol dari E20 menuju E50 menjadi tonggak penting pencapaian energi bersih.
"Meskipun tidak mudah tapi dengan komitmen penuh beliau dan jajaran di bawahnya, kita berharap program ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (19/10/2026).
Baca Juga: HGBT Tak Optimal, Industri Masih Kekurangan Pasokan Gas
Saleh mengapresiasi langkah cepat Kementerian ESDM dalam memitigasi krisis gangguan impor dari kawasan Timur Tengah ke negara produsen alternatif.
Kendati demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam memastikan pemerataan dan kestabilan distribusi energi final bagi seluruh masyarakat di berbagai wilayah.
"Namun kita juga melihat perlu ada perbaikan dalam menjamin pasokan energi di beberapa daerah baik energi final khususnya BBM dan listrik termasuk keandalan pasokan sumber energi primer untuk listrik seperti batubara," kata Saleh.
Selain dinamika geopolitik, lanjut Saleh, ancaman perubahan iklim ekstrem seperti pendangkalan sungai yang menghambat pengiriman bahan bakar hingga kekeringan pada PLTA terbukti mengganggu ketahanan daya listrik nasional.
Oleh sebab itu, kesiapan serta mitigasi infrastruktur ketenagalistrikan maupun BBM dan LPG harus diperketat menjelang perubahan cuaca ekstrem berikutnya.
"Kita tentu berharap dengan adanya Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dapat lebih baik dalam meningkatkan fokus koordinasi dan mempercepat implementasi program hilirisasi dan industrialisasi nasional," imbuh Saleh.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menyampaikan, sejatinya kinerja sektor energi Indonesia yang di bawah Kementerian ESDM cukup positif di tahun 2026.
Rizal menyoroti adanya lonjakan harga komoditas pertambangan dan mineral di tanah air. Menurutnya, hal tersebut mampu mendongkrak nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Kinerja ESDM tahun 2026 ini cukup positif mengingat adanya lonjakan harga beberapa komoditas seperti emas, batubara, timah dan lain-lain. Hal ini sangat mendukung peningkatan pendapatan negara terutama dari PNBP (royalty)," tuturnya kepada Kontan.co.id.
Baca Juga: 2.458 Penerbangan Domestik Terdampak Karhutla, Pendapatan Maskapai Tertekan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
