Reporter: Gentur Putro Jati |
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak bisa memenuhi permintaan Menteri Perhubungan Freddy Numberi yang menginginkan PT Kereta Api (Persero) atau PTKA memperoleh jatah BBM bersubsidi mulai tahun depan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Herawati Legowo menjelaskan, permintaan Freddy tidak mungkin diakomodir mengingat Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR sudah menyetujui kuota BBM bersubsidi dalam RAPBN tahun depan.
"Juga tidak mudah mengalokasikan BBM bersubsidi untuk kereta api, karena lokomotif yang mengkonsumsi BBM itu kan bisa digunakan untuk menarik kereta yang mana saja, jadi susah kontrolnya," kata Evita, Kamis (7/10).
Padahal jelas-jelas untuk kereta api kelas bisnis dan eksekutif, perseroan diizinkan Pemerintah untuk menetapkan tarif sendiri. Hanya tarif kereta kelas ekonomi lah yang ditetapkan pemerintah.
September lalu, Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM sepakat untuk menaikkan kuota BBM bersubsidi dari 36,773 juta kiloliter (KL) menjadi 38,591 juta KL dalam RAPBN 2011. Kuota BBM bersubsidi tersebut terdiri dari premium plus bio premium 23,190 juta KL, minyak tanah 2,315 juta KL, serta solar plus bio solar 13,084 juta KL.
Kesepakatan kuota tersebut sebenarnya jauh melewati amanat nota keuangan 2011 yang dibacakan Presiden. Nota keuangan 2011 mematok kouta BBM bersubsidi diangka 36,77 juta KL. Terdiri dari premium 22,960 juta KL, minyak tanah 2 juta KL, dan solar 11,813 juta KL.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengaku sudah menyurati Menteri Keuangan dan Menteri ESDM agar mengalokasikan jatah BBM bersubsidi dan listrik non industri untuk keperluan operasi PTKA. Menyusul ditundanya kenaikan tarif KA dari rencana 1 Oktober 2010.
Alokasi BBM bersubsidi dan listrik non industri diharapkan bisa menutupi kelebihan biaya operasional dari subsidi penyelenggaraan KA ekonomi (PSO) yang diberikan pemerintah sebesar Rp 535 miliar tahun ini.
Freddy menyebut selama ini PTKA selalu membeli BBM dan listrik dengan harga industri, yang harganya jauh lebih mahal ketimbang BBM bersubsidi. "Dengan membeli BBM dan listrik dengan harga lebih murah, tentu biaya operasional PTKA bisa ditekan. Sehingga manfaatnya bisa dikompensasikan ke tiket masyarakat," jelas Freddy.
Namun, PT Pertamina (Persero) sendiri sudah membantah pernyataan Menteri Freddy bahwa solar yang dibeli PTKA seluruhnya merupakan BBM industri. Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun menyebut setiap bulannya PTKA membutuhkan solar sebanyak 17.000 kilo liter (KL) sebagai bahan bakar seluruh keretanya.
"Sebanyak 11.000 KL digunakan untuk angkutan penumpang, sementara 6.000 KL untuk KA angkutan batubara di Sumatera. Nah, kami menjual BBM untuk penumpang itu tetap dengan harga subsidi. Sementara untuk angkutan batubara menggunakan harga industri," kata Harun.
Bahkan, pembedaan harga jual BBM untuk keperluan angkutan penumpang dan batubara baru efektif diberlakukan Pertamina mulai Agustus 2010. Sesuai instruksi dari BPH Migas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
