kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.836.000   17.000   0,93%
  • USD/IDR 16.565   0,00   0,00%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

Fenomena Rumah Subsidi Tak Dihuni, Cermati Penyebabnya


Sabtu, 22 Juni 2024 / 12:10 WIB
Fenomena Rumah Subsidi Tak Dihuni, Cermati Penyebabnya
ILUSTRASI. Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/2/2022). Belakangan ini, fenomena rumah subsidi yang kosong di Villa Kencana Cikarang telah menjadi sorotan utama.


Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - CIKARANG.  Belakangan ini, fenomena rumah subsidi yang kosong di Villa Kencana Cikarang telah menjadi sorotan utama. Ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program subsidi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Eka Jaya, masalah rumah subsidi yang tidak dihuni oleh pemiliknya bukanlah hal baru, terutama di kota-kota besar. 

"Harga rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah menyebabkan kompleks-kompleks perumahan tumbuh di pinggiran kota untuk mencari harga tanah yang lebih murah," ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com Sabtu (22/6/2024).

Baca Juga: Efek Kebijakan Tapera Ke Sejumlah Emiten Properti Hingga Perbankan Masih Lama

Bambang juga menyoroti kurangnya fasilitas pendukung seperti jaringan listrik dan air bersih yang belum tersedia saat rumah selesai dibangun, serta akses transportasi yang belum memadai. 

"Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini," tambahnya.

Selain itu, Bambang mengomentari kemungkinan penyaluran rumah subsidi tidak tepat sasaran.

Dia menyatakan perlunya penyelidikan lebih lanjut terkait hal ini, meskipun proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi seperti FLPP telah melalui seleksi ketat dan pemeriksaan detail terhadap penghasilan maksimal setiap Kepala Keluarga (KK).

"Meskipun terdapat beberapa oknum yang berusaha memanfaatkan sistem untuk mendapatkan subsidi, namun hal ini tidak signifikan karena pengembang yang terlibat akan menghadapi risiko besar, termasuk masuk dalam daftar hitam dan tidak lagi mendapat alokasi FLPP di masa mendatang," jelas Bambang.

Baca Juga: Setelah Juni, Masyarakat Siap-siap Tarif Listrik akan Naik?

Terakhir, Bambang berharap pemerintah yang akan datang membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan yang lebih fokus dalam menangani persoalan perumahan rakyat. 

"Dengan begitu, masalah backlog perumahan dapat teratasi dan pada saat 'Indonesia Emas', semua warga negara sudah memiliki rumah yang layak," pungkasnya. (Muhdany Yusuf Laksono

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rumah Subsidi Tak Dihuni, Problem Klasik di Kota-kota Besar 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES) Brush and Beyond

[X]
×