Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ajang tahunan yang menjadi simpul temu, kolaborasi, serta apresiasi bagi para praktisi media sosial pemerintah, Government Social Media Summit*(GSMS), kembali digelar pada Kamis (17/4) di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta.
Digelar sejak tahun 2019, GSMS diprakarsai oleh hasil kolaborasi dari agensi kreatif dan digital, Awrago bersama NoLimit Indonesia—perusahaan teknologi Big Data dan AI yang berfokus pada komunikasi.
Dewan Pembina GSMS, Karina Kusumawardani, menyampaikan bahwa momentum GSMS 2025 sangat penting untuk memperkuat konsolidasi antarpraktisi humas pemerintah dalam menghadapi era kecerdasan buatan.
“Dengan digelarnya GSMS tahun ini, diharapkan menjadi momentum konsolidasi humas pemerintah, khususnya dalam merespons kemajuan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung aktivitas di media sosial,” ujar Karina dalam keterangannya, Sabtu (19/4).
Baca Juga: Investree Masuk Proses Likuidasi, Upaya Perburuan Adrian Gunadi Masih Berlanjut
Lebih lanjut, Karina menilai bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tidak lagi patut dipandang hanya sebagai tantangan, melainkan sebagai peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Media sosial kini menjadi kanal utama masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah. Dengan dukungan AI, humas dapat mengelola konten dan merespons lebih cepat, sehingga pelayanan publik bisa semakin responsif. Tetapi jangan lupakan etika orisinalitas dan apresiasi terhadap karya penciptaan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, CEO NoLimit Indonesia, Aqsath Rasyid Naradhipa, memaparkan laporan tahunan GSM Outlook yang menganalisis lanskap media sosial pemerintah. Laporan tahun ini secara khusus menyoroti dampak perubahan struktur kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran, dari 34 menjadi 48 kementerian.
Perubahan ini memicu berbagai penyesuaian di dunia digital, termasuk pembuatan akun baru, penggabungan, hingga rebranding media sosial instansi.
"Restrukturisasi ini menuntut konsolidasi yang cepat dan terarah. Setiap instansi perlu memastikan identitas media sosialnya konsisten, mudah dikenali, dan dapat menyampaikan informasi secara efektif di tengah perubahan dinamika organisasi,” jelas Aqsath.
Ia juga menyoroti bahwa konten kolaboratif antara akun media sosial instansi dan pemimpinnya menjadi jenis publikasi yang paling diminati masyarakat. Hal ini menjadi latar belakang pemilihan tema sesi temu wicara GSMS 2025: peran pemimpin dalam kehumasan digital.
Selain GSM Outlook, GSMS 2025 turut meluncurkan GSM Handbook 2.0 versi terbaru dari panduan praktis pengelolaan media sosial pemerintah. Panduan ini merupakan pemutakhiran dari edisi perdana yang dirilis pada 2019.
Juga diperkenalkan GSM Academy, program pendidikan yang ditujukan bagi praktisi media sosial pemerintah, hasil kerja sama dengan Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia. Satu lagi, IndSight Data Book diluncurkan sebagai referensi dalam pemetaan konten media sosial yang lebih tajam dan terarah.
Sebagai penutup rangkaian acara, GSMS 2025 menganugerahkan GSM Award kepada 20 instansi pemerintah terbaik dalam pengelolaan media sosial. Penilaian dilakukan berbasis data dari alat analitik dan proses pelacakan konten selama satu tahun terakhir, tanpa proses pendaftaran.
"Melalui sistem penilaian ini, pemeringkatan menjadi netral dan berbasis pada data. Hasil tersebut diajukan dan dikukuhkan oleh juri profesional di bidangnya. Sehingga, penghargaan yang diberikan benar-benar mencerminkan kinerja nyata instansi,” tutur Karina.
Ia juga menegaskan bahwa konten hasil kolaborasi terbukti memiliki performa terbaik dalam menjangkau audiens yang ditargetkan.
Tahun ini, GSMS mengangkat tema “Kolaborasi untuk Penguatan Kehumasan Pemerintah pada Era Kecerdasan Buatan” dan dihadiri lebih dari 300 peserta dari instansi pemerintah pusat, daerah, lembaga, hingga perguruan tinggi.
Penghargaan tahun ini terbagi dalam lima kategori: Most Active, Most Engaging, Best Use of Image, Best Use of Video, dan Best Account. Masing-masing kategori memiliki empat klaster, yaitu kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan perguruan tinggi negeri.
Baca Juga: OJK Sebut Kebijakan Tarif Trump Berpotensi Beri Dampak ke Sektor PVML
Selanjutnya: Bank Mandiri Gelar Bali 7s Dorong Pengembangan Sepakbola Usia Dini
Menarik Dibaca: Bahaya Gunakan Gadget Terlalu Sering, Nyeri Tengkuk Salah Satunya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
