Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga Biodiesel pada bulan November sebesar Rp 7.277 per liter. Harga ini berlaku juga untuk pelaksanaan program mandatori B-20 atau campuran Biodiesel ke Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20%.
Untuk harga Biodiesel sebesar Rp 7.277 per liter belum termasuk ongkos angkut yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1770 K/12/MEM/2018.
Jika dibandingkan bulan sebelumnya, harga Biodiesel mengalami penurunan Rp 64 per liter dari HIP di bulan Oktober 2018 yang mencapai Rp 7.341 per liter.
"Turunnya harga biodiesel didorong oleh turunnya harga minyak sawit (Crude Palm Oil atau CPO) di pasaran global lantaran masih melimpahnya stok minyak sawit. Untuk itu, kebijakan B20 diharapkan mampu mengerek kembali harga dan penyerapan CPO. Berdasarkan catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), rata-rata harga sawit dunia sepanjang Agustus 2018 hanya US$ 577,5 per metrik ton dan bergerak di kisaran US$ 542,5 hingga USD 577,5 per metrik ton,"seperti dilansir dari situs resmi Kementerian ESDM pada Selasa (6/11).
Penetapan harga tersebut berdasarkan Surat Direktur Jenderal EBTKE nomor 5307/12/DJE/2018 tanggal 26 Oktober 2018. Dalam atuaran tersebut, pemerintah menetapkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk dua jenis komoditas bahan bakar, yaitu Biodesel dan Bioetanol.
Jika HIP Biodiesel mengalami penurunan, maka HIP Bioetanol justru mengalami kenaikan. Harga pasar bioetanol dipatok sebesar Rp 10.457 per liter oleh Pemerintah, terjadi kenaikan sebesar Rp 80 dari bulan Oktober 2018 yaitu sebesar Rp 10.377 per liter.
Faktor kenaikan ini ditentukan oleh rata-rata tetes tebu Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) selama 25 Juni 2017 - 24 Desember 2018 tercatat sebesar Rp 1.619 per kg ditambah besaran dolar Amerika Serikat, yaitu US$ 0,25 per liter dikali 4,125 kg per liter. Untuk diketahui, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit enam bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
