Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Pemerintah sulit untuk mengendalikan konsumsi premium. Naiknya harga minyak mentah yang mengerek kenaikan pertamax, membuat konsumsi premium tiap bulannya terus bergerak naik. Sebab, masyarakat banyak yang beralih dari pertamax ke premium.
Hingga bulan April 2011, konsumsi premium mencapai 7,88 juta KL. Padahal kuota premium hingga bulan April 2011 hanya sebesar 7,37 juta KL. Dus, konsumsi premium sepanjang Januari-April 2011 6,98% dia atas kuota.
"Masyarakat kita belum berorientasi kepada kualitas. Harga naik sedikit saja, masyarakat langsung pindah. Padahal kan seharusnya kalau mobil bagus pakai Pertamax, tetapi mereka malah memakai premium," kata Anggota Komite BPH Migas, Adi Subagyo, Rabu (4/5).
Berdasarkan data dari BPH Migas, pada periode Januari-April 2011 konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tembus 12,9 juta KL. Padahal kuota BBM subsidi hanya sebesar 12,3 juta KL.
Pada bulan April, pemakaian BBM subsidi mencapai 3,32 juta KL. Kemudian pada bulan Januari-Maret, masing-masing sebesar 3,2 juta KL; 3 juta KL; dan 3,4 juta KL.
Konsumsi BBM subsidi ini akan terus melampaui kuota bulanan. Apalagi, saat ini harga Pertamax sudah mencapai Rp 9.050 per liter. Banyak orang bakal lebih memilih premium ketimbang pertamax karena disparitas harga yang mencapai 100%.
Dia memperkirakan, hingga akhir tahun ini pemakaian BBM subsidi bisa melonjak hingga 42 juta KL. "Kuota 38,5 juta KL ini kan dihitung dengan adanya pembatasan BBM, sementara program ini kan tidak jadi. Kemungkinan konsumsi BBM subsidi tahun ini 42 juta KL atau bahkan lebih," jelas dia.
BPH Migas ada kemungkinan untuk meminta adanya tambahan subsidi pada APBN-P jika tren konsumsi terus menunjukkan kenaikan dan melebihi kuota. "Tergantung upaya kita juga untuk menekan konsumsi BBM subsidi. Nanti menjelang akhir tahun kita minta perubahan kalau tidak cukup," jelas Adi.
Sudah saatnya naikkan harga premium
Sementara itu, pengamat energi Pri Agung Rakhmanto mendesak kepada pemerintah sudah saatnya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sudah saatnya untuk DPR dan pemerintah membahas kenaikan harga BBM. "Tidak ada pilihan lain selain menaikkan harga BBM bersubsidi," ujar Pri Agung.
Dia melanjutkan, berdasarkan undang-undang APBN 2011, pemerintah diperbolehkan menaikkan harga BBM ber subsidi apabila harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/icp) 10% di atas asumsi harga minyak US$ 80 per barel.
Berdasarkan laporan tim harga minyak Kementerian ESDM, realisasi harga ICP selama periode Januari-April 2011 rata-rata mencapai 109,2 dolar per barel atau 36,5 persen di atas asumsi APBN 2011 sebesar 80 dolar per barel. Pada Januari 2011, ICP tercatat masih 97,09 dolar per barel, Februari naik 103,31 dolar, Maret 113,07 dolar dan April bertengger di 123,36 dolar per barel.
Kenaikan harga ini, kata Pri bakal memperkecil disparitas harga antara BBM bersubsidi dan BBM non subsidi yang makin lebar. "Selain disparitas harga, faktor inflasi sekarang ini juga memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi," kata dia.
Ia mengusulkan kenaikan harga premium sebesar Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per liternya. Kenaikan ini, bakal menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 30 triliun. Dengan harga premium sebesar Rp 5.500 hingga Rp 6.000 per liter, masyarakat masih mau menggunakan Pertamax.
Anggota DPR RI, Romahurmuziy mengatakan pada dasarnya DPR sudah sepakat untuk menaikkan harga premium. "Saya rasa itu sudah rasional. Jika memang pemerintah ingin menaikkan harga premium, waktu yang tepat adalah bulan April atau Mei ini sebelum inflasi kembali naik ketika libur sekolah," kata anggota DPR dari Fraksi PKS yang akrab disebut Romy.
Menurut Romy, jika pemerintah tidak melakukan apa-apa, kuota premium pasti bakal naik. Ia menghitung, kuota akan naik hingga 40,5 juta KL hingga akhir tahun. Perhitungan tersebut dengan asumsi, kuartal I sudah melebihi kuota sebesar 3%. "Kuartal pertama ini sebenarnya kuotanya sudah dinaikkan dari kuota tahun lalu dengan asumsi kendaraan bermotor yang bertambah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
