Reporter: Adinda Ade Mustami, Asep Munazat Zatnika, Virdika Rizky Utama | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pisau cukur kembali dimainkan pemerintah untuk menekan belanja negara. Kali ini, sejumlah pos anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat bakal dicukur untuk mengimbangi seretnya penerimaan pajak dan keraguan akan hasil pengampunan pajak atau tax amnesty.
Ada dua sasaran pemangkasan yang akan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Pertama, anggaran belanja instansi pemerintah akan dipangkas lagi Rp 20 triliun. Rencana awal, pemerintah mengusulkan pemangkasan anggaran senilai Rp 50 triliun.
Usulan terbaru, belanja akan dipangkas lagi menjadi senilai total Rp 70 triliun. Kedua, total anggaran subsidi solar dan Elpiji isi 3 kilogram akan dipotong Rp 23,05 triliun menjadi Rp 40,64 triliun. Semula, alokasi subsidi solar dan Elpiji senilai total Rp 63,69 triliun. Konsekuensinya, harga solar dan Elpiji akan naik.
Harga solar, misalnya, kemungkinan naik Rp 650 per liter. Ini adalah konsekuensi pemotongan subsidi solar dari Rp 1.000 per liter menjadi Rp 350 per liter. Nah, pemerintah berjanji mengalihkan hasil pemangkasan subsidi solar dan Elpiji itu untuk menambah subsidi listrik. Maklum, jatah subsidi listrik akan dinaikkan Rp 18,8 triliun menjadi Rp 57,2 triliun, dari alokasi awal senilai Rp 38,4 triliun.
Kendati dipangkas habis-habisan, beleid anggaran tahun ini masih membutuhkan tambahan dana besar. Sebab, pemerintah menaikkan nyaris semua pos subsidi non-energi. Total kenaikan anggaran subsidi non-energi sekitar Rp 10,4 triliun menjadi Rp 90,8 triliun.
Sementara total alokasi subsidi dalam RAPBN-P 2016 diusulkan naik Rp 6,1 triliun dari 182,6 triliun menjadi sekitar Rp 188,7 triliun. Tapi secara umum, nilai subsidi ini terendah dibandingkan dengan realisasi bujet negara tahun-tahun sebelumnya.
Lantaran belum cukup mengerem defisit, pemerintah akan menggenjot utang. Targetnya, pemerintah akan menambah Surat Utang Negara (SBN) senilai Rp 21,2 triliun.
Menko Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, utak-atik anggaran dilakukan untuk mengantisipasi seretnya penerimaan pajak dan potensi melesetnya target penerimaan pajak dari tax amnesty. Alhasil, pemangkasan anggaran jadi pilihan. "Meskipun dampaknya harga BBM naik," kata Darmin, Senin (13/6).
Ekonom BCA David Sumual berharap, pemangkasan belanja tidak kontraproduktif dengan upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sebab selama ini sudah terbukti konsumsi dan daya beli masyarakat penopang utama ekonomi dalam negeri. Dus, kenaikan harga solar dan Elpiji diyakini kian mengikis daya beli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
