Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Keinginan pemerintah menghapus subsidi listrik bagi masyarakat pelanggan setrum 900 Volt Ampere (VA) bakal menemui jalan terjal. Sebab dari hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, Rabu (8/6) pekan lalu, DPR belum setuju atas rencana pemerintah pengurangan subsidi bagi 18 juta pelanggan itu.
Rencananya pemerintah dan DPR akan kembali mengelar rapat membahas subsidi setrum ini pada Selasa (14/6) ini. "Ya masih tarik ulur Selasa (14/6) kami dirapatkan lagi," ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Fadel Muhammad Senin (13/6).
Menurut Fadel, DPR berharap pemerintah tidak mencabut subsidi bagi pelanggan 900 VA. Sebagai gambaran, saat ini total pelanggan listrik dengan daya 900 VA jumlahnya mencapai 22,47 juta.
Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi membenarkan, pembahasan mengenai subsidi listrik ini belum final. Sebab dalam rapat kerja Kementerian ESDM dengan DPR pekan lalu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir tidak hadir. Padahal PLN perlu menjelaskan soal subsidi listrik tersebut.
"Intinya rakyat masih butuh subsidi listrik, kalau ada pengurangan kami akan minta penjelasan kepada PLN. Mudah-mudahan Selasa Dirut PLN bisa hadir. Intinya DPR menghendaki subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu tetap harus diperhitungkan," kata Kurtubi.
Bengkak karena ditunda
Meski menyunat subsidi bagi pemakai 900 VA dengan jumlah 18 juta pelanggan, rupanya pemerintah masih meminta tambahan subsidi. Jika alokasi subsidi setrum di APBN 2016 semula Rp 38,39 triliun, naik Rp 18,79 triliun menjadi Rp 59,04 triliun di RAPBN-P 2016. Angka ini dengan skenario ada pencabutan subsidi mulai 1 Juli 2016.
Jarman, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menjelaskan, penambahan subsidi ini karena terjadi penundaan kenaikan tarif listrik bagi 18 juta pelanggan 900 VA yang dianggap mampu. "Harusnya pencabutan subsidi dilakukan sejak 1 Januari 2016 tapi rencananya mundur menjadi semester dua tahun ini," kata Jarman kepada KONTAN, Selasa (13/6).
Penundaan pengurangan subsidi itu sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Namun, penundaan itu membawa implikasi tambahan subsidi sebesar Rp 1,2 triliun–Rp 2 triliun per bulan. Ada beberapa skenario kenaikan harga setrum untuk pelanggan 900 VA.
Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun menjelaskan, pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah mengenai rencana pencabutan subsidi listrik yang rencananya akan berlangsung awal Juli itu. Menurut dia, hingga kini, pemerintah dan DPR masih belum bersepakat mengenai kebijakan penghapusan subsidi tersebut. "Kami masih menunggu, kami mengikuti," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
